Yasonna: UU Cipta Kerja Mereformasi Benang Kusut Perizinan

Yasonna: UU Cipta Kerja Mereformasi Benang Kusut Perizinan

Yasonna: UU Cipta Kerja Mereformasi Benang Kusut Perizinan

EKSISTENSI Undang-Undang (UU) Cipta Kerja bertujuan untuk mempermudah kegiatan berusaha dalam Indonesia. Reformasi kemudahan berusaha melalui omnibus law diharapkan dapat segera mengurai benang kusut proses perizinan.

“(UU Cipta Kerja) satu lompatan yang memerlukan keberanian untuk mengambil kesimpulan tentang perubahan, ” kata Gajah Hukum dan Hak Asasi Pribadi (Menkumham), Yasonna H. Laoly saat menjadi pembicara pada Focus Group Discussion Konsepsi dan Implementasi Sanksi dalam Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja, Kamis (24/12).

Menurut dia, semasa ini banyak investor yang ngerasa kesulitan saat ingin memproses perizinan dan investasi, karena proses perizinan usaha yang berbelit. Ditambah sedang terdapat ego sektoral antara negeri pusat dan daerah.

“Otonomi daerah kita, kabupaten/kota, daerah, provinsi, yang menggunakan perda-nya kadang-kadang membuat masalah perizinan menjadi lebih ruwet, ” ujarnya.

Baca juga:   Lebih dari 631 Ribu Tenaga Kegiatan Terserap Program Padat Karya PUPR

UU Cipta Kerja sangat baik buat kepentingan bangsa dan negara khususnya dalam rangka mendongkrak perekonomian yang berbanding lurus dengan perluasan lapangan kerja.

Ia juga mengatakan sebagai produk administratif, pelanggaran perizinan berusaha dengan diatur dalam UU Cipta Kerja selayaknya dikategorikan sebagai pelanggaran administratif. Selama tidak mengandung unsur rencana jahat pengenaan sanksinya dalam UU Cipta Kerja dilakukan dengan asas ultimum remedium atau mengedepankan pengenaan sanksi administratif daripada sanksi kejahatan.

“Kita tidak mengatakan tidak perlu hukuman pidana, karena kadang-kadang bisnis juga mau menggali keuntungan sebesar-besarnya, sehingga dapat berdampak negatif terhadap K3L (Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan), ” pungkasnya. (OL-7)