Wamenag Minta Masyarakat tidak Salah Kesimpulan Soal Dai Bersertifikat

Wamenag Minta Masyarakat tidak Salah Kesimpulan Soal Dai Bersertifikat

Wamenag Minta Masyarakat tidak Salah Kesimpulan Soal Dai Bersertifikat

POLEMIK yang mencuat pada jadwal pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) tentang program dai dan penceramah agama bersertifikat diharapkan tidak disalahpahami masyarakat dan umat.

“Kami mengimbau segenap masyarakat agar dalam menyikapi program kegiatan dai dan penceramah agama bersertifikat yang digagas Kemenag dengan jernih dan obyektif tak didasarkan pada sikap curiga serta syak wasangka. Karena dapat mendatangkan salah paham yang berujung di polemik yang tidak produktif, ” kata Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Saadi melalui bukti resmi yang diterima Media Indonesia, Selasa (8/9).

Zainut Tauhid, yang pula Wakil Ketua Umum MUI, mengutarakan program dai dan penceramah bersertifikat adalah program biasa yang sudah sering dilakukan ormas-ormas Islam ataupun lembaga keagamaan lainnya.

Baca selalu: Menag Kehilangan Tokoh Pengembangan Pendidikan Islam

Program itu berniat meningkatkan kompetensi dan kualitas ustaz dan penceramah agama agar mempunyai bekal dalam melaksanakan tugas & kewajiban mereka.

“Seorang dai dan orator agama, misalnya perlu dibekali pengetahuan psikologi massa, public speaking, methode ceramah sesuai dengan perkembangan kala dan juga pemahaman islam wasathiyah atau moderasi beragama serta pemahaman wawasan kebangsaan, ” tegas Zainut.

Pada pelaksanaan program tersebut, lanjut dia, Kemenag bekerja sama dengan lembaga dan ormas keagamaan, seperti MUI, PGI, KWI, PHDI, Walubi/Permabudhi, Matakin, NU, Muhammadiyah dan ormas keyakinan lainnya.

Kementerian Agama bertindak sebagai fasilator dan pendampingan program dengan menyerahkan dukungan anggaran stimulan, tenaga & instrumen lain yang dapat memajukan lahirnya partisipasi masyarakat.

Untuk hal tersebut Kemenag memberikan apresiasi kepada ormas atau kelompok masyarakat yang telah melaksanakan program tersebut.

“Ke depannya, ana ingin ada sinergi progam ormas-ormas agama dengan Kemenag agar lebih maksimal pelaksanaannya, ” cetus Zainut.

Dia menjelaskan program dai dan penceramah bersertifikat sifatnya voluntary atau suka rela bukan menjadi sebuah kepatutan, sehingga tidak ada alasan bakal menjadi ancaman bagi dai serta penceramah agama yang tidak mengikutinya, karena tidak ada sanksi barang apa pun yang akan diberikan kepadanya.

Dikatakan terkait penanggulangan radikalisme yang menjadi tujuan dari program tersebut, kudu dipahami yang dimaksud dengan pendirian radikal adalah paham yang menutup tiga unsur, yaitu pertama haluan yang menistakan nilai-nilai kemanusiaan. Kedua, paham yang mengingkari nilai-nilai kesepakatan nasional misalnya Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dan ketiga paham dengan menolak kebenaran paham orang asing, menganggap hanya kelompoknya yang memutar benar sementara orang lain sesat atau kafir (takfiri)

“Jadi setiap dai dan penceramah agama harus terbebas dari unsur paham radikal itu karena dapat mengancam eksistensi Pancasila, NKRI, persatuan dan kesatuan keluarga, ” pungkas Zainut. (OL-1)