UU Ciptaker kurangi Pungli dan Kewajiban APBN Bidang Transportasi

UU Ciptaker kurangi Pungli dan Kewajiban APBN Bidang Transportasi

UU Ciptaker kurangi Pungli dan Kewajiban APBN Bidang Transportasi

PENGAMAT Transportasi Publik Djoko Setijowarno menyambut baik disahkannya Undang-Undang Cipta kerja oleh DPR. Menurut Djoko dengan adanya beleid tersebut, mengambil kesempatan bagi pihak ketiga dalam penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang terminal penumpang.

Djoko mengatakan, dengan diperbolehkannya pihak swasta mengelola terminal dapat meringankan tanggungan APBN/APBD. Sehingga dalam penyelenggaraan prasarana transportasi darat dapat bekerja sama dengan pihak ketiga atau pihak swasta dengan skema seperti KPBU, KSP, dan lain sebagainya.

“Ini betul baik. Namun juga harus diiringi dengan pengadaan transportasinya, ” ujar Djoko saat dihubungi, Jumat, 16 Oktober 2020.  

Selain itu mencuaikan UU Cipta Kerja, praktik kutipan liar di sektor transportasi seperi aturan tentang analisis dampak berserakan lintas (andalalin) bisa dihapus.

Djoko mengatakan selama ini andalalin kerap digunakan oleh sejumlah oknum terutama di daerah untuk melakukan pungli terhadap investor atau pengusaha. Hal tersebut menurutnya sangat memberatkan.

“Dengan UU Cipta Kerja ini bisa dikurangi, ” kata Djoko.

Djoko mengatakan kajian andalalin mestinya dilakukan terhadap bangunan yang berskala besar seperti pembangunan stadion, dan perumahan. Hal itu perlu dilakukan andalalinnya lantaran membutuhkan kupasan agar lalu lintas lokasi tersebut tidak terganggu.

Sebaliknya, kata Djoko, andalalin tidak diperlukan atau bahkan terkesan dipaksakan jika dilakukan di gedung kecil seperti ruko, dan bengkel. Menurut dia, hal itu cuma alibi untuk dapat melakukan pungli.
 
“Kalau hanya ruko, bengkel, ngapain andalalin. Andalalin itu kalau mau dibuat itu perkawasan bukan satu persatu, contoh andalalin Jalan Jenderal Sudirman itu bagus, ” kata Djoko. (J-1)