Tip I Dukung Protes Keras Negeri Ke Inggris

Tip I Dukung Protes Keras Negeri Ke Inggris

Tip I Dukung Protes Keras Negeri Ke Inggris

TIP I DPR RI mendukung penentangan keras pemerintah terhadap Inggris dengan memanggil duta besarnya, Owen Jenkins. Ketegasan ini penting dalam memelihara kedaulatan dari pengacau seperti Kepala United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda yang mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat, pada 1 Desember 2020.

“Apa dengan dilakukan pemerintah adalah hal yang tepat, kita wajib protes, sapa pun tidak boleh ada yang mengganggu kedaulatan NKRI, termasuk Inggris, ” kata Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi dalam keterangannya, Selasa (8/12).

Bobby menghargai deklarasi yang dilakukan oleh Benny Wenda tidak masuk akal. Benny tidak mewakili masyarakat Papua sebab statusnya saat ini sebagai warga negara Inggris.

“Benny Wanda telah menjelma warga Inggris sehingga tidak berhak mewakili rakyat Papua Bara, ” ungkap politisi Partai Golkar itu.

Selain itu Bobby juga mengingatkan balik terkait petisi Benny Wenda tarikh 2017 telah ditolak oleh Ketua Komisi Khusus Dekolonialisasi PBB.

Bobby benar menyayangkan pemerintah Inggris melakukan pembiaran pada warganya, karena hal ini bisa mengganggu hubungan diplomasi & bilateral antar kedua negara. Tentu diperlukan iklim yang kondusif di menjaga investasi perusahaan Inggris, salah satunya investasi British Petroleum (BP) di Tangguh teluk Bintuni Papua Barat.

“Hal yang sangat disayangkan bila ternyata Inggris melakukan pembiaran, sebab urusan Papua Barat itu sudah final. Jadi negara manapun dilarang mendukung gerakan separatis dari negeri yang sudah ada pemerintahannya, ” pungkasnya.

baca juga:   Kemenlu Panggil Dubes Inggris Terkait Keterangan Benny Wenda

Pada Majelis Ijmal PBB, dalam The Act of Free Choice diterima oleh Konvensi Umum PBB dan disahkan secara Resolusi Majelis Umum PBB Cetakan 2054 pada 19 November 1969 disahkannya hasil Perpera yang menyatakan Papua Barat merupakan bagian dari NKRI yang sah menurut hukum internasional. (OL-3)