Tersebut Daftar 72 Calon Kepala Kawasan yang Ditegur Kemendagri

Tersebut Daftar 72 Calon Kepala Kawasan yang Ditegur Kemendagri

Tersebut Daftar 72 Calon Kepala Kawasan yang Ditegur Kemendagri

KEMENTERIAN Dalam Negeri mengumumkan 72 Calon Kepala/Wakil Kepala Daerah Pilkada 2020 yang telah mendapat teguran keras karena melakukan pelanggaran adat kesehatan dalam tahapan Pilkada. Mereka terdiri dari satu gubernur, 35 bupati, lima wali kota, 36 wakil bupati, dan lima pemangku wali kota.

“Ancaman sanksi juga pusat disiapkan bagi yang sudah ditegur tetapi masih melakukan pelanggaran. Opsi sanksi itu mulai dari janji pelantikan bagi pemenang yang menentang hingga disiapkannya pejabat setempat langsung dari pusat, ” ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Jakarta, Kamis (10/9)

Baca juga: Pancasila Jangan Dipertentangkan dengan Agama

Ia mengatakan 72 daerah memiliki teguran keras. Selain itu, jumlahnya meningkat drastis dibanding dua hari lalu yakni 53 daerah.

Kemendagri, imbuhnya, menerapkan ketentuan bagi para kepala daerah yang melanggar dengan memberikan teguran yang diikuti sanksi lebih berat apabila pelanggaran berulang.

Dibawah ini nama-nama cakada yang mendapat teguran keras dari Mendagri:

satu. Bupati Klaten Sri Mulyani

Hasil pemeriksaan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten, Bupati Klaten telah melanggar isyarat etik.

2. Bupati Muna Barat Laode Muhammar Rajiun T

Mendapat teguran tertulis dari Mendagri melalaikan Gubernur Sultra  karena telah membuat kerumunan massa yang tidak memperhatikan protokol kesehatan.

3. Bupati Muna LM Rusman Emba

Mendapat teguran tertulis dari Mendagri melalui Gubernur Sultra karena telah menimbulkan gerombolan massa yang tidak memperhatikan adat kesehatan

4. Bupati Wakatobi Arhawi

Mendapat teguran tertulis dari Mendagri melalui Gubernur Sultra  karena telah menimbulkan kerumunan massa yang tidak memperhatikan protokol kesehatan saat melangsungkan deklarasi calon kepala daerah.

5. Wakil Bupati Luwu Utara M Thahar Rum

Mendapat teguran tercatat melalui Gubernur Sulsel karena telah menimbulkan kerumunan massa yang tidak memperhatikan protokol kesehatan saat melakukan deklarasi calon kepala daerah.

6. Plt Bupati Cianjur Herman Suherman

Mendagri meminta dilakukan pembinaan & pengawasan oleh Gubernur terhadap Laporan dugaan pelanggaran Plt Bupati Cianjur dalam pembagian bansos

7. Tumenggung Konawe Selatan Surunuddin Dangga

Memiliki teguran tertulis melalui Gubernur Sultra karena telah melakukan deklarasi dengan menimbulkan kerumunan massa.

8. Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana

Mendapat teguran tertulis dari Mendagri melalui Gubernur Jawa Barat  karena telah mendatangkan arak-arakan massa pada saat di kegiatan pendaftaran Pilkada.

9. Bupati Halmahera Utara Frans Manery

Mendapat teguran tertulis dari Mendagri melalaikan Gubernur Maluku Utara  karena telah menimbulkan kerumunan massa pada masa pendaftaran bakal calon kepala daerah.

10. Wakil Bupati Halmahera Mengetengahkan Muhlis

Mendapat teguran tertulis lantaran Mendagri melalui  Gubernur Maluku Melahirkan karena telah menimbulkan kerumunan pengikut pada saat pendaftaran bakal bahan kepala daerah.

11. Bupati Halmahera Barat Danny Missy

Mendapat nasihat tertulis dari Mendagri melalui  Gubernur Maluku Utara karena telah mendatangkan kerumunan massa bilamana pendaftaran bakal calon kepala daerah.

12. Pemangku Bupati Halmahera Barat Ahmad Zakir Mando

Mendapat teguran tertulis dari Mendagri melalui Gubernur Maluku Mengadukan karena telah menimbulkan kerumunan massa pada saat pendaftaran bakal bahan kepala daerah.

13. Wali Tanah air Tidore Kepulauan Ali Ibrahim

Memiliki teguran tertulis dari Mendagri melalaikan Gubernur Maluku Utara karena sudah menimbulkan kerumunan massa pada saat pendaftaran bakal calon kepala daerah.

14. Bupati Belu Willybrodus Lay

Memiliki teguran tertulis dari Mendagri mencuaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur sebab telah menimbulkan kerumunan massa di dalam saat konvoi mengililingi Kota Atambua.

15. Wakil Bupati Belu JT Ose Luan

Mendapat teguran terekam dari Mendagri melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur karena telah melahirkan kerumunan massa pada saat konvoi mengililingi Kota Atambua.

16. Tumenggung Luwu Timur Muhammad Thorig

Memiliki teguran tertulis dari Mendagri meniti Gubernur Sulawesi Selatan karena telah menimbulkan kerumunan massa pada saat deklarasi pencalonan kepala daerah.

17. Wakil Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam

Mendapat teguran tercatat dari Mendagri melalui Gubernur Sulawesi Selatan karena telah menimbulkan kelompok massa bilamana deklarasi pencalonan kepala daerah.

18. Wakil Bupati Maros Andi Harmil

Mendapat teguran terekam dari Mendagri melalui Gubernur Sulawesi Selatan karena telah menimbulkan kelompok massa bilamana mendaftar sebagai calon kepala daerah.

19. Wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto

Mendapat teguran tertulis dari Mendagri menggunakan Gubernur Sulawesi Selatan karena sudah menimbulkan kerumunan massa di ajaran Masjid Agung.

20. Bupati Majene Fahmi Massiara

Mendapat teguran tertulis dari Mendagri melalui Gubernur Sulawesi Barat  karena telah menimbulkan gerombolan massa bilamana jalan kaki menuju KPU untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah.

21. Wakil Tumenggung Majene

Mendapat teguran tertulis dari Mendagri melalui Gubernur Sulawesi Barat  karena telah menimbulkan kerumunan kawula pada saat jalan kaki menuju KPU untuk mendaftar sebagai bahan kepala daerah.

22. Bupati Mamuju Habib Wahid

Mendapat teguran terekam dari Mendagri melalui Gubernur Sulawesi Barat  karena telah menimbulkan kelompok massa pada saat jalan lengah menuju KPU untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah.

23. Wakil Bupati Mamuju Irwan Satya Putra

Mendapat teguran tertulis dari Mendagri melalui Gubernur Sulawesi Barat  karena telah menimbulkan kerumunan massa di dalam saat jalan kaki menuju KPU untuk mendaftar sebagai calon besar daerah.

24. Wakil Wali Praja Bitung

Mendapat teguran tertulis dibanding Mendagri melalui Gubernur Sulawesi Utara karena telah menimbulkan kerumunan massa pada saat deklarasi sebagai bahan kepala daerah.

25. Bupati Kolaka Timur Tony Herbiansyah

Mendapat teguran tertulis dari Mendagri melalui Gubernur Sulawesi Tenggara u karena telah menimbulkan kerumunan massa Kolaka Timur.

26. Bupati Buton Utara Serbuk Hasan

Mendapat teguran tertulis dibanding Mendagri melalui  Gubernur Sulawesi Tenggara  karena telah menimbulkan kerumunan massa.

27. Bupati Kmonawe Utara Ruksamin

Mendapat teguran tertulis dari Mendagri melalui  Gubernur Sulawesi Tenggara  karena telah menimbulkan kerumunan massa.

28. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina

Mendapat teguran tertulis dari Mendagri melalui Gubernur Kalimantan Timur  karena telah menimbulkan kerumunan massa.

29. Wakil Bupati Blora Arif Rohman

Mendapat teguran tertulis dari Mendagri melalui Gubernur Jawa Tengah  karena telah menimbulkan kerumunan massa di dalam saat deklarasi sebagai calon besar daerah.

30. Wakil Bupati Demak Joko Sutanto

Mendapat teguran tertulis dari Mendagri melalui Gubernur Jawa Tengah  karena telah menimbulkan kerumunan massa bilamana deklarasi sebagai calon kepala daerah.

31. Bupati Serbu Ratu Tatu Chasanah

Mendapat nasihat tertulis dari Mendagri melalui Gubernur Banten  karena telah menimbulkan gerombolan massa pada saat mendaftar sebagai calon kepala daerah.

32. Wakil Pemangku Kota Cilegon Ratu Ati Marliati

Mendapat teguran tertulis dari Mendagri melalui Gubernur Banten  karena telah menimbulkan kerumunan massa pada saat mendaftar sebagai calon kepala wilayah.

33. Bupati Jember Faida

Memiliki teguran tertulis dari Mendagri melalui  Gubernur Jawa Timur  karena telah menimbulkan kerumunan massa konvoi organ pada saat mendaftar sebagai calon kepala daerah.

34. Bupati Mojokerto Pungkasiadi

Mendapat teguran tertulis dari Mendagri melalui Gubernur Jawa Timur  karena telah menimbulkan kerumunan pengikut konvoi kendaraan pada saat mencatat sebagai calon kepala daerah.

35. Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzik

Mendapat teguran tertulis dari Mendagri melalui Gubernur Jawa Timur  sebab telah menimbulkan kerumunan massa konvoi kendaraan pada saat mendaftar jadi calon kepala daerah.

36. Pengantara Wali Kota Medan Akhyar Nasution

Mendapat teguran tertulis dari Mendagri melalui  Gubernur Sumatera Utara  karena telah menimbulkan kerumunan massa di dalam saat mendaftar sebagai calon kepala daerah.

37. Wali Kota Semenanjung Balai M Syahrial

Mendapat nasihat tertulis dari Mendagri melalui Gubernur Sumatera Utara  karena telah menimbulkan kerumunan massa pada saat mencatat sebagai calon kepala daerah.

38. Bupati Labuhan Batu Andi Suhaimi Dalimunthe

Mendapat teguran tertulis daripada Mendagri melalui Gubernur Sumatera Utara  karena telah menimbulkan kerumunan kawula pada saat mendaftar sebagai bahan kepala daerah.

39. Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal

Mendapat nasihat tertulis dari Mendagri melalui Gubernur Lampung  karena telah menimbulkan gerombolan massa.

40. Wakil Bupati Rokan Hilir Jamiludin

Mendapat teguran tertulis dari Mendagri melalui Gubernur Riau  karena telah menimbulkan kerumunan pengikut.

41. Bupati Rokan Hulu Sukiman

Mendapat teguran tertulis dari Mendagri melalui Gubernur Riau  karena sudah menimbulkan kerumunan massa berupa iring-iringan pada saat mendaftar sebagai bahan kepala daerah.

42. Wakil Tumenggung Kuantan Sengingi Halim

Mendapat nasihat tertulis dari Mendagri melalui Gubernur Riau  karena telah menimbulkan kelompok massa berupa iring-iringan pada masa mendaftar sebagai calon kepala daerah.

43. Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan

Mendapat teguran terekam dari Mendagri melalui Gubernur Sumatera Barat  karena telah menimbulkan kerumunan massa.

44. Wakil Bupati Musi Rawas Suwarti

Mendapat teguran tercatat dari Mendagri melalui Gubernur Sumatera Selatan karena telah menimbulkan kerumunan massa pada saat deklarasi sebagai calon kepala daerah.

45. Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Dunia

Mendapat teguran tertulis dari Mendagri melalui Gubernur Sumatera Selatan karena telah menimbulkan kerumunan massa dalam saat deklarasi sebagai calon kepala daerah.

46. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Popo Ali Martopo

Mendapat teguran tertulis dari Mendagri melalui Gubernur Sumatera Selatan  sebab telah menimbulkan kerumunan massa.

47. Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Sholehien Abuasir

Mendapat nasihat tertulis dari Mendagri melalui Gubernur Sumatera Selatan  karena telah mendatangkan kerumunan massa.

48. Bupati Musi Rawas Utara Syarif Hidayat

Memiliki teguran tertulis dari Mendagri melalaikan Gubernur Sumatera Selatan  karena telah menimbulkan kerumunan massa.

49. Pemangku Bupati Musi Rawas Utara Devi Suhartoni

Mendapat teguran tertulis sejak Mendagri melalui Gubernur Sumatera Selatan  karena telah menimbulkan kerumunan massa.

50. Bupati Karimun Aunur Rofiq

Mendapat teguran tertulis dari Mendagri melalui Gubernur Kepulauan Riau  karena telah menimbulkan kerumunan massa di dalam saat konvoi pendaftaran calon besar daerah.

51. Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim

Mendapat teguran terekam dari Mendagri melalui Gubernur Kepulauan Riau  karena telah menimbulkan gerombolan massa.

52. Bupati Kepahiang Hidayatullah Sjahid

Mendapat teguran tertulis lantaran Mendagri melalui Gubernur Bengkulu  karena telah menimbulkan kerumunan massa di saat deklarasi calon kepala wilayah.

53. Bupati Bengkulu Selatan

Mendapat teguran tertulis dari Mendagri menggunakan Gubernur Bengkulu  karena telah melahirkan kerumunan massa pada saat pendaftaran calon kepala daerah.

54. Gubernur Bengkulu

Memproleh teguran tertulis sebab menyebabkan kerumunan massa pada saat pendaftaran bakal calon Gubernur Bengkulu.

55. Wakil Wali Kota Depok

Mendapat teguran tertulis karena mewujudkan arak-arakan massa dalam kegiatan pendaftaran bakal pasangan calon Walikota Depok dan Wakil Walikota Depok Tarikh 2020 di KPU Kota Depok

56. Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias

Mendapat teguran tertulis karena menimbulkan kerumunan diikuti oleh beribu-ribu massa pendukung

57. Bupati Malaka Stefanus Bria Seran

Mendapat nasihat tertulis karena  melakukan deklarasi yang diikuti oleh ribuan pendukung pra melakukan pendaftaran ke KPU Malaka.

58. Bupati Manggarai Deno Kamelus

59. Wakil Bupati Manggarai Victor Madur

60. Pemangku Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali,

61. Wakil Tumenggung Manggarai Barat Maria Geong

62. Bupati Pandeglang Irma Narulita

Mendapat teguran tertulis karena  dalam kegiatan pendaftaran sebagai calon Bupati Pandeglang  menuju tempat pendaftaran diikuti konvoi massa pendukung yang terindasi menimbulkan kerumunan massa.

63. Tumenggung Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu

Mendapat teguran tertulis karena  mengabulkan perjalanan dengan puluhan ribu asosiasi menuju Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara

64. Wakil Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar

Memiliki teguran tertulis karena  telah melayani perjalanan dengan ribuan masyarakat menuju Kantor KPU Kabupaten Minahasa Selatan

65. Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Iskandar Kamaru

Mendapat nasihat tertulis karena hadir dalam kegiatan yang dihadiri ribuan orang Bolaandg Mongondow Selatan

66. Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Rusdi Gumalangit

Mendapat teguran tertulis karena muncul dalam acara yang dihadiri ribuan orang Bolaang Mongondow Timur

67. Bupati Sigi Muhamad Irwan Lapatta.

Mendapat teguran tertulis karena menghadiri pertemuan  bertempat di Lapangan PS Binangga Putra di hadapan beribu-ribu orang Sigi

68. Bupati Poso Darmin A Sigilipu

Mendapat nasihat tertulis karena hadir dalam pertemuan yang dihadiri ribuan orang Poso.

69. Wakil Bupati Sigi Paulina Lallo

Mendapat teguran tertulis sebab hadir dalam pertemuan di Lapangan Desa Tulo di hadapan ratusan orang Sigi.

70. Wali Tanah air Bontang Neni Moernianeni

Mendapat nasihat tertulis dari Mendagri melalui Gubernur Kalimantan Timur  karena telah membuat kerumunan massa.

71. Wakil Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang

Memiliki teguran tertulis dari Mendagri mencuaikan Gubernur Kalimantan Timur karena sudah menimbulkan kerumunan massa.

72. Pengantara Wali Kota Balikpapan Rahmad Masud

Mendapat teguran tertulis dari Mendagri melalui Gubernur Kalimantan Timur  karena telah menimbulkan kerumunan massa. (OL-1)