Tapera Mempermudah Pembangunan Rumah MBR

Tapera Mempermudah Pembangunan Rumah MBR

Tapera Mempermudah Pembangunan Rumah MBR

PERSATUAN Perusahaan Realestate Indonesia (REI) menyambut baik penerbitan Peraturan Pemerintah  (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

PP Tapera merupakan petunjuk pelaksanaan dari UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan  Permukiman, dan UU Cetakan 4 Tahun 2016 tentang Tapera. PP Penyelenggaraan Tapera mengatur jalan pengelolaan Dana Tapera yang mencakup kegiatan pengerahan, pemupukan, dan pendayagunaan untuk pembiayaan perumahan bagi peserta. Simpanan peserta akan dikelola serta diinvestasikan BP Tapera bekerja sesuai dengan Kustodian Sentral Efek Nusantara (KSEI), Bank Kustodian, dan Organisator Investasi.

Besaran simpanan Tapera ditetapkan sejumlah 3% dari gaji/upah, yakni ditanggung pemberi kerja sebesar  0, 5% dan pekerja sebesar 2, 5%. Ketua Umum DPP REI, Paulus Totok Lusida menilai tujuan pemerintah  menerbitkan PP Tapera agar klub makin mudah  memiliki rumah lewat Program Tapera. Pada kesempatan terbelah, Wakil Ketua Umum DPP REI Bidang Tata Ruang dan Perluasan Kawasan, Hari Ganie menilai kehadiran Tapera yang merupakan  pembiayaan masa panjang sangat membantu pembangunan kekayaan, khususnya rumah masyarakat berpenghasilan hina (MBR).

Pasalnya, pembangunan rumah untuk MBR selama ini sangat tergantung pembiayaan jangka pendek. Selama ini pembiayaan perumahan bergantung pada APBN yang dananya terbatas. Sumber dananya merupakan dana jangka pendek untuk menggaji subsidi KPR.

Dengan adanya pembiayaan masa panjang, Hari berharap bunga KPR akan lebih murah, sehingga  pembangunan perumahan baru bisa cepat terpenuhi.   Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Nusantara (Apersi) Junaidi  Abdillah menilai Tapera akan memperluas cakupan penerima khasiat dari program perumahan pemerintah.

“Saat itu dengan program yang ada, (FLPP dan SSB) baru menyasar umum kelas bawah (MBR),   nantinya dengan Tapera akan lebih berkembang lagi dengan menyasar dari klub menangah hingga ke  bawah, ” ungkapnya, kemarin.

Ia menilai keberadaan Tapera menjadi kekuatan baru bagi pembangunan sektor properti, khususnya perumahan MBR yang selama ini tergantung di dalam APBN. Meski begitu, Junaidi mengakui untuk dampak dari Tapera tunggal masih membutuhkan waktu. Untuk  tengah pemerintah tetap dapat mendukung dengan program yang ada seperti FLPP dan SSB.

Bertahap

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum & Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PU-Pera) Eko Djoeli Heripoerwanto belum lama ini mengatakan baru sekitar 56% keluarga memasukkan rumah layak huni, sedangkan negeri
menargetkan ada 70% puak menempati rumah. Data Badan Sentral Statistik (BPS) pada 2020 menuturkan jumlah kebutuhan rumah baru kira-kira 800 ribu.

Pemerintah menargetkan ada 70% keluarga menempati rumah layak huni hingga 2024. Ia mengatakan BP Tapera memiliki waktu antara enam sampai 7 bulan ke ajaran untuk melebur Taperum-PNS ke Tapera. Komisioner BP Tapera Adi Setianto menyampaikan, operasional BP Tapera akan dilaksanakan secara bertahap dengan sasaran awal Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selama ini telah menabung lewat Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri  Sipil (Bapertarum-PNS).

Untuk 2020-2021, fokus BP Tapera pada kala transisi Bapertarum-PNS ke Tapera. “Kemudian kepesertaan akan berlanjut ke personel BUMN/BUMD/BUMDes,   kemudian baru ke dan TNI/Polri dan seterusnya terakhir ke sektor swasta, ” terangnya. (Dro/S-1)