Protes RUU Cipta Kerja, Buruh Bahan Mogok 3 Hari

Protes RUU Cipta Kerja, Buruh Bahan Mogok 3 Hari

Protes RUU Cipta Kerja, Buruh Bahan Mogok 3 Hari

PULUHAN pimpinan Konfederasi dan Gabungan Serikat Pekerja menyepakati untuk melangsungkan mogok nasional sebagai bentuk perlawanan terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja.  

Kesepakatan ini diambil sesudah mendengarkan pandangan dari masing-masing konsorsium pekerja, dalam rapat bersama di Jakarta, Minggu (28/9).

Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan, rapat bersama ini dihadiri pimpinan KSPI, KSPSI AGN, serta perwakilan 32 federasi serikat pekerja. Di antaranya beberapa persekutuan yang tergabung dalam KSPSI pimpinan Yorrys seperti SP LEM. Tercatat aliansi serikat pekerja seperti GEKANAS (Gerakan Kesejahteraan Nasional) yang beranggotakan 17 federasi.

Mogok nasional akan dikerjakan secara konstitusional dengan tertib & damai, direncanakan akan dilakukan selama tiga hari berturut-turut, dimulai di tanggal 6 Oktober 2020 & diakhiri pada saat sidang lengkap yang membahas RUU Cipta Kerja pada   8 Oktober 2020.

“Dalam mogok nasional nanti, kami akan menghentikan proses produksi. Di mana para buruh akan keluar lantaran lokasi produksi dan berkumpul di lokasi yang ditentukan masing-masing serikat pekerja di tingkat perusahaan, ” ujar Said dilansir dari informasi resmi, Senin (28/9).

“Dasar hukum dengan konstitusional mogok nasional ini merupakan menggunakan dua undang-undang, yaitu UU No 9 tahun 1998 mengenai Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Membuang Umum (Demonstrasi) dan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Para buruh tentu akan memasukkan prosedur dari dua undang-undang itu, ” lanjutnya.

Mogok nasional dengan menyetop produksi ini akan diikuti kurang lebih 5 juta buruh pada ribuan perusahaan di 25 daerah dan 300 kabupaten/kota. Melibatkan beberapa sektor industri seperti kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan komponen, elektronik dan bagian, industri besi dan baja, farmasi dan kesehatan, percetakan dan penerbitan, industri pariwisata, industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja pelabuhan, penyediaan, perbankan, dan lain-lain.

Mogok nasional ini dilakukan sebagai bentuk protes pekerja Indonesia terhadap pembahasan RUU Membangun Kerja yang dinilai lebih menguntungkan pengusaha. Misalnya dibebaskannya penggunaan buruh kontrak dan outsourcing di semua jenis pekerjaan dan tanpa batasan waktu, dihilangkannya UMSK, hingga kontraksi nilai pesangon.

“Sejak awal kami meminta agar pelindungan minimal kaum buruh yang ada di Undang-Undang Bagian 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jangan dikurangi. Tetapi faktanya omnibus law mengurangi hak-hak buruh dengan ada di dalam undang-undang eksisting, ” kata Said.

Sebagai pra mogok nasional, buruh Indonesia juga berencana melakukan aksi unjuk rasa setiap hari yang pelaksanaannya direncanakan hendak dimulai tanggal 29 September maka 8 Oktober 2020. Selain itu, bersama dengan elemen yang lain, pekerja juga akan melakukan aksi nasional serentak di seluruh Indonesia yang direncanakan tanggal 1 Oktober serta 8 Oktober. Di Ibukota, sasaran aksi buruh adalah Istana Negara, Kantor Menko Perekonomian, Kantor Gajah Ketenagakerjaan, dan DPR RI. Namun di daerah, aksi akan dipusatkan di kantor Gubernur atau DPRD setempat.

“Ketika aksi-aksi yang kami lakukan tidak ditanggapi, puncaknya kami akan melakukan mogok nasional yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia sama dengan kami jelaskan di atas, ” tegasnya.

Secara bersamaan, saat sidang lengkap untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja tanggal 8 Oktober 2020, selain mogok nasional menghentikan proses produksi di tingkat pabrik, puluhan seperseribu buruh se-Jawa juga akan melayani demonstrasi di Gedung DPR RI selama berlangsungnya sidang paripurna.

Lebih tinggi dia menyampaikan, bahwa pihaknya hendak mengajak elemen-elemen lain untuk bergabung dalam pemogokan umum ini. Faktanya mayoritas buruh Indonesia menolak omnibus law. Karena itu, pihaknya optimis seruan mogok nasional ini mau diikuti oleh hampir semua serikat pekerja di Indonesia. Bahkan tak menutup kemungkinan buruh yang tak berserikat pun akan ikut melaksanakan pemogokan.

“Selain dari buruh, berbagai bagian juga siap untuk melakukan gerak laku bersama untuk menolak omnibus law RUU Cipta Kerja adalah mahasiswa, petani, nelayan, masyarakat sipil, asosiasi adat, penggiat lingkungan hidup, penggiat HAM, dan lain-lain, ” mengakhiri Said. (E-1)