PEMERINTAH menggunakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diminta dapat membantu permasalahan pembelajaran jarak jauh (PJJ), khususnya buat daerah terdepan, terluar, dan sederhana (3T).

Hal tersebut mengemuka pada rapat dengar pendapat (RDP) Komisi X DPR RI yang membahas mengenai pembelajaran jarak jauh secara maya, kemarin.

“Wilayah kami yang tersebar besar hingga pelosok 3T mesti  ada tambahan jaringan dan peningkatan akses (internet).   Jadi, perlu pengerjaan khusus dalam pelaksanaan PJJ dan  tidak dapat disamaratakan dengan wilayah lain, ” ujar Kepala Jawatan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Anwar Sanusi.

Dia pun mencontohkan sulitnya kanal di pedalaman kalaupun pembelajaran dengan luring diberlakukan. Pasalnya, antarwilayah menetapkan waktu perjalanan hingga dua  datang lima hari.

“Kuncinya perkuat akses. Kami minta Komisi X DPR RI  memberi perhatian khusus. Jika dibilang Kaltim memiliki  banyak sumber gaya alam yang melimpah, tapi tak merata kesejahteraannya bagi warga ana, ” tegasnya.

Menanggapi hal itu, bagian Komisi X DPR RI Johar Arifin  mengakui adanya sejumlah sandungan PJJ, terutama bila  diberlakukan dalam wilayah 3T. Masalah lain, tenggat saat ini belum ada petunjuk pelaksanaan atau teknisnya secara  istimewa untuk guru. “Saya kira menetapkan penyederhanaan
kurikukulum dalam pengoperasian PJJ di masa pandemi covid ini, ” cetusnya.

Johar khawatir hasil PJJ kepada peserta didik yang  kurang siap dapat menjadi penyebab menurunnya motivasi belajar siswa serta malas sekolah yang bisa berakibat  putus sekolah.

Dia mengingatkan sejatinya pendidikan merupakan tugas utama pemerintah yang didukung masyarakat dan kalangan preman. “Namun, pada kenyataannya, di masa pandemi covid-19 ini, banyak madrasah dan perguruan tinggi swasta menderita. ”

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Nusantara (Aptisi) Budi Djatmiko meminta  perlunya pengadaan perangkat khusus untuk mempermudah  akses internet di daerah 3T.

“Saat ini biaya internet mahal sehingga sulit mahasiswa menerapkan PJJ, ” pungkasnya.

Di sisi lain, Wakil Kepala Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta guru memilah mana kompetensi yang harus dicapai anak karena sistem PJJ amat berbeda dengan situasi normal.

“Sebaiknya tidak menyengsarakan siswa dan orangtua dengan  target-target yang terlalu sulit dicapai, ” ujar Hetifah. (Bay/Zhe/H-1)