PGRI Apresiasi Skema BSU Rp3, enam Triliun bagi Guru dan Dosen

PGRI Apresiasi Skema BSU Rp3, enam Triliun bagi Guru dan Dosen

PGRI Apresiasi Skema BSU Rp3, enam Triliun bagi Guru dan Dosen

PERSATUAN Guru Republik Indonesia (PGRI) memberikan apresiasi bagi pemerintah yang membantu guru honer dan dosen non-PNS serta gaya kependidikan lainnya yang terdampak pandemi Covid-19 lewat anggaran Rp3, enam triliun untuk 2 juta oirang.

“BSU merupakan kado di Hari Pengasuh Nasional dan sekaligus HUT PGRI ke 75, ” kata Unifah Rasjidi, Ketua Umum PGRI dalam keterangannya.

Dikatakan perjuangan panjang PGRI biar honorer diberikan perhatian kesejahteraan maupun peningkatan kompetensi telah mendapat respon baik dari pemerintah

“Selanjutnya kami meminta penyaluran bantuan diberikan secara benar dan merata kepada para honorer negeri dan swasta, ” ujar. Unifah

Menurut Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, BSU menyasar total bagi bertambah 2 juta orang terdiri 162. 000 dosen dari perguruan agung negeri ( PTN ) & sekolah tinggi swasta ( PTS), serta 1, 6 juta guru lebih kalangan pendidik non PNS di satuan pendidikan negeri juga kalangan pendidikan swasta. Selain itu terdapat 237 ribu tenaga perpustakaan, operator, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi, tidak bisa di exclude daripada bantuan ini.

Nadiem menjelaskan pemerintah meluluskan BSU untuk membantu ujung tombak pendidikan di berbagai macam sekolah. Mereka sudah berjasa membantu pelajaran anak-anak bangsa. Pada situasi laksana pandemi ini ada berbagai ragam gejolak bukan saja di dunia pembelajaran juga di bidang ekonomi.

“Kami menyadari hal ini. Jadi ini hasil dari perjuangan bersama, tidak hanya Kemendikbud juga dari Kemenpan-RB, kemenkeu, Meneg BUMN juga gelora bapak Presiden Jokowi serta pertolongan penuh Komisi X DPR RI, ” ungkap Nadiem.

Nadiem menjelaskan persyaratan bagi pendidik dan tenaga kependidikan non PNS untuk menerima BSU, pihaknya mengutamakan kesederhanaan kriteria jadi memudahkan para penerima untuk mendapatkannya. Dikatakan riteria nya sangat sederhana, yakni Warga Negara Indonesia, berstatus bukan PNS, memiliki penghasilan di bawah Rp5. 000. 000 & tidak menerima bantuan subsidi upah gaji dari Kementerian Tenaga Kerja ( Kemenaker) atau program-program yang lain. Selain itu tidak menerima kartu pra kerja sampai dengan agenda 1 Oktober 2020.

Nadiem menegaskan tumpuan ini mesti adil, dan tidak tumpang tindih, tidak ada individu yang menerima bantuan berlimpah. “Jadi ini merupakan kriteria kami yang sangat sederhana. sehingga semua mampu menerima dengan cepat dan efisien, ” tukasnya.

Dalanm kesempatan sama Pemangku Ketua K X DPR Hetifah Sjaifudian mengapresiasi program BSU itu. dia meminta agar dilakukan pendataan akurat dan tepat sasaran jadi timbul ketidakadilan juga kegaduhan. (OL-7)