Pemprov DKI Kembalikan Kawasan Khusus Pesepeda

Pemprov DKI Kembalikan Kawasan Khusus Pesepeda

Pemprov DKI Kembalikan Kawasan Khusus Pesepeda

PEMERINTAH Provinsi DKI kewalahan mengantisipasi membeludaknya para pesepeda di kawasan Jalan Jenderal Sudirman-Jalan MH Thamrin pada akhir minggu.

Para pesepeda datang dari penjuru kota, tidak terkecuali dari daerah tetangga.

Setelah dua pekan ditiadakan, Pemprov DKI pun menyerah dan kembali menyelenggarakan kawasan khusus pesepeda (KKP) berangkat hari ini. Namun,
ada yang berbeda pada KKP keadaan ini. Jumlah lokasinya telah dikurangi, dari semula 32 titik menjadi 10 titik saja.

“KKP diadakan balik Minggu, 30 Agustus 2020, dalam 10 kawasan khusus pesepeda (KKP) yang tersebar di 5 provinsi kota administrasi, ” kata Besar Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dikofirmasi, kemarin.

Namun, Syafrin mengingatkan bahwa protokol kesehatan harus tetap dijaga. “Diimbau masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan serta menaati peraturan dan ketentuan pada beraktivitas di kawasan khusus pesepeda, ” ujar Syafrin.

Lokasi KKP antara lain Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Benyamin Sueb, Hidup Danau Sunter Selatan, Jalan Umum Raden Intan, Jalan KBT Sisi Utara, dan Jalan Layang Nontol Antasari.

Kepadatan tetap terjadi meski Dinas Perhubungan DKI Jakarta sudah menyediakan dua lajur paling kiri pada sisi timur ataupun barat jalan tersebut bagi para pesepeda.

Padahal, Pemprov DKI sudah meniadakan hari terhindar kendaraan bermotor (HBKB) di tempat tersebut. “Iya, itu lokasi kesayangan. Ya, sebetulnyakan sepedaan bisa di mana saja. Esensinya bisa di mana saja, ” ungkap Pemangku Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Waspadai penularan

Irwandi mengatakan pihaknya sudah menyosialisasikan agar masyarakat dengan memiliki minat bersepeda untuk memakai kawasan lain. Itu karena medan yang terlalu padat dikhawatirkan menjadikan risiko penularan covid-19 tinggi karena protokol kesehatan yang dijalankan tidak ideal.

Sementara itu, ia mengaku tidak bisa menuntut penutupan kawasan tersebut dari para pesepeda. Ia menganjurkan seluruh kebijakan itu kepada pimpinan Ibu Kota.

“Karena itu ranahnya daerah, kita pemkot enggak bisa menimbulkan itu. Terserah mau terus dibuka atau tidak jalur, tapi sekadar lagi kenyataannya seperti itu. Kita dari pemerintah kan sebisa kira-kira mencegah, ” terangnya.

Penjagaan tentu mau dilakukan secara ketat, baik oleh para petugas Dinas Perhubung an maupun Satpol PP untuk menyungguhkan kawasan itu aman bagi para-para pesepeda dan berjalan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. (Put/I-1)