PDI-P Tetap Minta PSBB Total Dibatalkan

PDI-P Tetap Minta PSBB Total Dibatalkan

PDI-P Tetap Minta PSBB Total Dibatalkan

KETUA DPRD DKI-Jakarta Fraksi PDI-P Gembong Warsono menodong Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta dibatalkan. Pasalnya, menurutnya, dengan menghentikan aktivitas masyarakat dalam semua bidang akan memberikan konsekuensi besar dan berat bagi anak buah kecil

“Adanya PSBB Total hanya bakal memberikan pukulan keras kepada kelompok kecil yang sedang terpuruk akibat kebijakan penerapan PSBB awal yang diterapkan. Tanpa dibarengi kebijakan solutif dari Pemda DKI Jakarta, ” kata Gembong dalam keterangan resminya, Minggu (13/9).

Untuk memutus mata ikatan penyebaran covid 19, menurutnya, ditentukan oleh disiplin pelaksanaan protokol kesehatan tubuh oleh pemerintah DKI dan umum yang dikomandoi oleh Pemda DKI Jakarta bersama Gugus Tugas Covid 19 di seluruh lapisan & jenjang.

Baca juga:   Tolak PSBB Anies, Orang Tertajir MENODAI Kirim Surat ke Jokowi

Persoalannya, hal tersebut selama ini belum nampak signifikan dijalani Pemda DKI Jakarta. Sehingga jika dikembalikan statusnya menjadi PSBB total/ketat, tak akan membuahkan kondisi yang lebih jalan, bahkan malah sebaliknya, ada bea sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat.

“Patut diingat dinamika perekonomian tidak saja ditentukan oleh fundamental ekonomi namun juga banyak disebabkan sebab sentimen ekonomi yang biasanya menjalar ke sentimen lintas sektor bagian, ” imbuhnya.

Ia meminta di masa pandemi covid-19 ini, Gubernur Anies Baswedan harus berpikir sebagai seorang pemimpin yang mencerminkan negarawan.

“Kebijakan penerapan PSBB ketat di tengah status kebijakan terintegrasi antara pencegahan covid 19 dan ekonomi terasa lebih mencerminkan sisi Gubernur Anies Baswedan sebagai ‘politisi’. Tidak mengherankan masa kami mencurigai ada motif politik lain di balik kebijakan penerapan PSBB secara ketat, ” tuturnya. (OL-5)