Ombudsman Duga Rapid Test Sudah Oleh karena itu Komoditas Dagang

Ombudsman Duga Rapid Test Sudah Oleh karena itu Komoditas Dagang

Ombudsman Duga Rapid Test Sudah Oleh karena itu Komoditas Dagang

ANGGOTA Ombudsman RI Alvin Lie memperhitungkan, keluarnya surat edaran (SE) Kementerian Kesehatan terkait penetapan harga tertinggi tes cepat (rapid test) antibodi Covid-19 menunjukkan selama ini rapid test telah menjadi komoditas dagang.

“Pertama, ini membuktikan selama ini ongkos rapid test itu harganya gila-gilaan dan sudah menjadi komoditas kulak. Kenyataannya ini bisa ditekan menjelma Rp150 ribu, ” kata Alvin kepada Media Indonesia, Selasa (7/7).

Padahal, menurut Alvin, setiap perlatan rapid test harganya mencapai Rp200 ribu.

“Pertanyaan berikutnya, saya dapat laporan sejak berbagai daerah bahwa rumah lara beli rapid test kit dalam atas Rp200 ribu. Jadi bagaimana sudah terlanjur, apakah uangnya dikembalikan atau bagaimana, ” ujar Alvin.

Dalam penyelenggaraan rapid test tersebut, vila sakit di daerah juga tak punya pilihan karena harus mengambil dari orang yang sama sehingga dikhawatirkan terjadi monopoli atau oligopoli. Rumah sakit pun tidak bisa berbuat banyak.

Selain itu di dalam Surat Edaran (SE) Nomor HK. 02. 02/I/2875/2020 tersebut tidak disebutkan sanksi bagi pihak yang mengabaikan peraturan ini atau oknum dengan mematok biaya di atas Rp150 ribu.

“SE ini juga membuktikan kalau rapid test tidak mendeteksi apakah seseorang tertular covid atau tak. Hanya tes antibodi, ” ucapnya.

Baca juga:   Langgeng Waspada Kasus Covid-19 Masih Mengarah Meningkat

“Kenapa yang diatur harga hanya rapid test lalu PCR dengan jalan apa karena belum ada standarnya, harganya di atas Rp1 juta datang Rp3 juta juga standar pelayanannya rapid tes 15 menit sempurna. Sementara PCR bisa sampai tujuh hari. Ini perlu menertibkan pelayanan PCR test dan juga harganya transparan karena ini sudah oleh karena itu kebutuhan publik saat ini, ” imbuhnya.

Alvin pun mempertanyakan relevansi rapid test sebagai syarat untuk memakai transportasi publik, baik udara, bahar, dan darat. Hal itu sebab hasil rapid test belum tentu akurat mendeteksi Covid-19.

Ia meminta pemerintah untuk meninjau kembali peraturan dengan mensyaratkan calon penumpang transportasi umum untuk mempunyai sertifikat uji rapid tes maupun PCR.

Karena setiap keadaan arus lalu lintas antardaerah memakai mobil pribadi atau bus tak ada persyaratan itu.

“Pertanyaaan penularan covid ini apakah melalui udara atau droplet (percikan pernapasan). Tegakkan selalu peraturan gunakan masker, suhu awak, jarak antara kursi di kereta/pesawat di beri sekat itu telah cukup, ” jelasnya.

Ia mengungkapkan, saat ini hanya Indonesia yang menuntut penumpang transportasi publik mempunyai surat uji Covid-19. DI negara asing, syarat itu diberlakukan pada penerbangan internasional, bukan perjalanan domestik.

“Sebaiknya jalan tes yang tersedia dimanfaatkan bagi daerah-daerah yang dikhawatirkan terjangkit atau daerah merah atau untuk karakter yang suspect. Tidak menjadi kondisi administratif untuk perjalanan menggunakan transportasi umum, ” pungkasnya. (OL-7)