Nusantara Perlu Sistem Izin Memasukkan Otomatis untuk Ketahanan Pangan

indonesia-perlu-sistem-izin-impor-otomatis-untuk-ketahanan-pangan-1

Nusantara Perlu Sistem Izin Memasukkan Otomatis untuk Ketahanan Pangan

KEPALA Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengutarakan pemerintah perlu mempertimbangkan buat mengimplementasikan sistem perizinan impor otomatis atau automatic import licensing import untuk mengelola ketahanan pangan.

Selama tersebut keputusan-keputusan strategis dalam kebijakan perdagangan pangan selalu diputuskan lewat rapat koordinasi terbatas antarkementerian dan juga bervariasi persyaratan yang menghabiskan zaman.

“Sistem perizinan impor otomatis dapat mempersingkat proses sebetulnya, menciptakan ekosistem perdagangan dengan lebih sehat dan bersaing, ” kata Felippa di keterangannya, Selasa (30/3).

Memasukkan pangan Indonesia dikontrol sebab pemerintah melalui Quantitative Restrictions (QR) yang disebut selalu kuota impor. Kuota memasukkan Indonesia dikelola melalui bentuk perizinan impor non-otomatis, Kementerian Perdagangan memberikan izin impor dan kuota impor pada importir terdaftar.

Perolehan permisi tersebut bergantung pada surat rekomendasi dari Menteri Pertanian dan keputusan yang diambil dalam rapat koordinasi terbatas yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian.

Keputusan impor diambil setelah mengingat data produksi, stok, dan konsumsi nasional. Bulog, yang memiliki monopoli atas memasukkan beras medium untuk penggunaan umum, baru dapat mengimpor setelah mendapat persetujuan dan kuota dari Kementerian Perniagaan. Hal ini juga diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perniagaan Nomor 01 Tahun 2018.

  “Sederet regulasi ini membuat impor pangan sering kali kehilangan momentum dengan tepat, yaitu saat kehormatan di pasar internasional sedang murah. Sederet regulasi itu juga tidak cukup segera merespon adanya kenaikan makna di pasar, ” perkataan Felippa.

Baca serupa:   Gapmmi Desak Negeri Keluarkan Izin Impor Gula Industri

Akhirnya era komoditas yang diimpor mendatangi pasar Indonesia, keberadaannya tak cukup sukses untuk memantapkan harga di pasar dengan sudah terlanjur tinggi. Tingginya harga pangan akan menguasai konsumsi masyarakat.

”Penerapan Non Tariff Measures (NTM) dalam perdagangan pangan berkontribusi di tingginya harga komoditas bertabur, terutama pada komoditas istimewa yang kenaikan harganya berdampak besar pada tingkat konsumsinya di masyarakat, ” ungkapnya.

Hal ini akan merajai konsumsi, terutama konsumsi suku yang di bawah kadar kemiskinan. Mereka akan mengarah memilih komoditas pangan yang lebih murah yang biasanya memiliki kandungan gizi lebih sedikit. Di masa aliran, hal ini dapat berkembang ke persoalan lain yakni soal malnutrisi.

“Sistem perizinan impor non-otomatis menyebabkan keluarnya izin impor menjadi tertunda, menyebabkan kekurangan pasokan serta berkontribusi pada kenaikan makna, ” jelas Felippa.

Tatkala sistem perizinan impor otomatis memberikan kesempatan kepada seluruh importir terdaftar untuk mengimpor. Penggunaan sistem ini mengurangi berbagai penundaan akibat proses birokrasi dan menghilangkan peluang korupsi.  

Menurutnya, automatic import licensing system tak menghapus persyaratan SPS dengan diperlukan yang menjamin kualitas dan keamanan pangan ataupun NTM teknis yang menjamin standar. Yang akan dikerjakan adalah memfasilitasi proses memasukkan dengan mengizinkan importir untuk mengimpor kapan saja minus harus bergantung pada keputusan pemerintah.

Walaupun demikian, penerapan sistem ini bukan bermakna produk impor akan segera membanjiri pasar domestik dan sepenuhnya menggantikan produksi pertanian dalam negeri. Sistem perizinan impor otomatis diharapkan sanggup membuat produsen yang kurang efisien untuk meningkatkan produktivitasnya.

Agar sektor pertanian tidak merugi, kebijakan perdagangan kudu dibarengi dengan kebijakan pertanian yang inovatif untuk memajukan daya saing produsen pada negeri.

Faktor domestik yang menyebabkan harga tinggi harus diatasi melalui kebijakan serupa peningkatan penelitian dan pengembangan, akses ke input yang lebih murah, dan pembaruan infrastruktur.

“Upaya ini sudah dilakukan selama bertahun-tahun tetapi gagal mencapai efektivitas yang diperlukan karena tidak adanya kekuatan kompetitif dari pembuat asing, ” ungkapnya.

“Penghapusan NTM pada pangan dan pertanian menunjukkan potensi gede untuk pengentasan kemiskinan, tetapi harus dilengkapi dengan kebijakan lain untuk memperkuat buatan pertanian dalam negeri & meningkatkan daya saing dalam perdagangan pangan, ” tukasnya.

Penelitian lebih lanjut mengenai rekomendasi kebijakan khusus buat mengakses manfaat perdagangan ini harus dipertimbangkan. (OL-5)