Nurdin Halid Somasi Dirjen Peraturan Perundang-undangan

Nurdin Halid Somasi Dirjen Peraturan Perundang-undangan

Nurdin Halid Somasi Dirjen Peraturan Perundang-undangan

KETUA Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Halid mengajukan somasi kepada Dirjen Sistem Perundang-undangan (PP) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Prof Widodo Ekatjahjana.  

Somasi yang kedua itu terakhir dualisme kepengurusan Dekopin. Satu kepengurusan di bawah Ketua Umum Nurdin Halid dan satu lagi dipimpin Ketua Umum Sri Untari Bisowarno.

Kuasa hukum Nurdin,   Muslim Jaya Butarbutar mengungkapkan surat somasi kedua itu diantar langsung ke Gedung Kemenkumham di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Jumat (24/7) pekan lalu. Surat pertama telah dilayangkan tertanggal 14 Juli 2020. “Dan akan ditindaklanjuti dengan tulisan ketiga apabila iktikad baik ana untuk mengklarifikasi tidak direspons, ” kata Muslim.

Somasi itu terkait pertimbangan hukum yang diberikan Widodo pada kepengurusan Dekopin pimpinan Sri Untari Bisowarno. Pendapat hukum tersebut dituangkan dalam surat bernomor PP. PPE. 06. 03-1017, Kamis, 2 Juli 2020.

Tim kuasa hukum Nurdin menguatkan kepengurusan Sri Untari Bisowarno menyalahi aturan. Penilaian tersebut berlandaskan keterangan lapangan pertemuan di 11-14 November 2019 di Hotel Claro, Makassar, bukan kegiatan musyawarah nasional (Munas) Dekopin.
 
“Pihak hotel menyatakan memang ada pertemuan di Jade Hall yang berkapasitas 50 orang, namun bukan munas Dekopin, ” ungkap Muslim.
 
Selain itu, penyelenggaraan munas di Makassar bertentangan secara aturan dan perundang-undangan yang resmi. Kesimpulan ini merupakan hasil diskusi Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskasi) Universitas Jember di Hotel Grand Valonia pada 20-21 Juli 2020.
 
Dia menilai pendapat hukum yang diberikan Widodo kepada kepengurusan Sri Untari Bisowarno sebagai bentuk intervensi. Tempat sangat menyayangkan sikap tersebut.

Selain meminta hak jawab, Muslim menyampaikan pihaknya mengkaji apakah ada unsur kejahatan memberikan keterangan palsu dalam pendirian hukum tersebut. Jika terdapat unsur pidana, pihaknya akan menempuh belang hukum.
 
Surat somasi itu ditembuskan ke sejumlah pejabat negara. Mereka meliputi Presiden Jokowi, Mentei Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Hukum serta HAM (Menkumham) Yasonna Laloy, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki, pimpinan DPR dan Komisi VI DPR, serta Ombudsman. (P-1)