NTB Pelopori Rakor Penegakan Protokol Kesehatan tubuh Pilkada

NTB Pelopori Rakor Penegakan Protokol Kesehatan tubuh Pilkada

NTB Pelopori Rakor Penegakan Protokol Kesehatan tubuh Pilkada

KEMENTERIAN Pada Negeri mencermati secara positif jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengadakan Rapat Koordinasi Penegakan Adat Protokol Kesehatan Covid-19 Pikada Berbarengan 2020 (Rakor gakkum Pilkada). Rakor yang diprakarsai bersama oleh Kapolda NTB, Danrem dan Wagub NTB tersebut berlangsung Senin (14/9) pada tenda putih Lapangan Gajah Mada Polda NTB.

Pada hari yang cocok, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Bahtiar, selaku Kepala Pemangku Harian Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 mengumumkan kiprah Mendagri menetapkan tim yang akan menjadi penanggung jawab pelaksana Rakor Gakkum Pilkada di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada

“Mendagri menunjuk dan menugaskan para penanggung jawab untuk segera berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah supaya melaksanakan rakor dimaksud, paling perlahan-lahan hari Jumat 18 Semptember 2020. Dan melaporkan pelaksanaan rakor di 270 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak tersebut, ” demikian Bahtiar dalam suratnya tentang penetapan awak tersebut dalam keterangan tertulis, Selasa (15/9).

Rakor penegakan hukum protokol kesehatan dilaksanakan sebagai bagian dari penerbitan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait Pilkada. Kemendagri mencatat terdapat 68 kabupaten/kota yang belum menyusun susunan kepala daerah (Perkada) dan 51 kabupaten/kota yang sedang dalam cara penyusunan Perkada terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.  

Bahtiar menargetkan seluruh daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota kudu menyelesaikan Perkadanya paling lambat 18 september 2020.  

Sementara itu Pekerja Khusus Menteri Dalam Negeri dunia Politik dan Media, Kastorius Sinaga mengatakan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan provinsi pertama yang melaksanakan rakor setelah desakan Mendagri 11 September lalu agar daerah-daerah segera melaksanakan sosialisasi protokol kesehatan tubuh Pilkada.  

baca juga: Wilayah Harus Bahas Penegakan Hukum Adat Kesehatan di Pilkada

Menurut Kastorius, Kemendagri memandang gerak cepat NTB memelopori sosialisasi lewat rakor adalah contoh baik yang perlu diikuti oleh provinsi-provinsi lain. Ia menambahkan sosialisasi protokol kesehatan Pilkada sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat   dua tahapan Pilkada yang cukup rawan sudah di ambang pintu. Dua tahapan itu adalah pengesahan calon peserta Pilkada pada 23 September dan masa kampanye di dalam 26 September hingga 5 Desember.  

“Mendagri menyambut baik langkah NTB karena ini rakor yang pertama digelar oleh provinsi setelah mendagri mendesak diadakannya sosialisasi di daerah-daerah. Mendagri juga sudah menegur 72 cakada petahana dan memberi kritik kepada 5 daerah, ” sirih Kastorius. (OL-3)