Mengawasi Restrukturisasi Kredit, Ketua DPD MENODAI datangi OJK Jatim

Mengawasi Restrukturisasi Kredit, Ketua DPD MENODAI datangi OJK Jatim

Mengawasi Restrukturisasi Kredit, Ketua DPD MENODAI datangi OJK Jatim

Rangkaian reses Ketua DPD MENODAI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam Jatim, dilakukan dengan mengunjungi Dominasi Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional IV Jawa Timur, Senin (3/8) kemarin. Mantan ketua umum Kadin Jatim itu menanyakan tentang restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 di Jawa Timur, utamanya di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

LaNyalla mengatakan, dalam suasana pandemi ini, kondisi perekonomian nasional masih merasai ketidakpastian dan diperkirakan tahun 2021 dampaknya masih akan terasa untuk sektor perekonomian. “Untuk itu di reses ini, kami ingin memperoleh gambaran bagaimana realisasi kebijakan kelapangan dan restrukturisasi kredit khususnya terhadap UMKM, ” ungkap AA LaNyalla di Surabaya, Senin (3/8).

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa fungsi DPD RI salah satunya adalah untuk mempersempit kesenjangan ekonomi antar wilayah, karena jika pemerataan kemajuan telah terjadi si semua daerah atau wilayah, maka dipastikan Indonesia juga akan maju. Karena wajah Nusantara adalah wajah 34 provinsi. “Oleh karena itu, kami berharap OJK dapat memainkan peran yang betul strategis untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah, ” tegasnya.

Menurut LaNyalla, ada beberapa langkah yang harus dikerjakan OJK untuk mewujudkan hal tersebut, diantaranya adalah mendorong sinergitas industri keuangan untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. “Saya juga berharap OJK dapat mengeluarkan lebih banyak kebijakan yang berpihak kepada perhatian masyarakat daerah, ” ujarnya.

Menanggapi situasi tersebut, Kepala OJK Regional IV Jatim Bambang Mukti Riyadi mengucap terima kasih atas kunjungan dan pemantauan yang dilakukan Ketua DPD ke OJK Jatim. Hal itu menurutnya menunjukkan kepeduliannya terhadap keberlangsungan program yang telah dikeluarkan OJK selama pandemi guna mengurangi efek Covid-19.

“Sejauh ini kami telah berupaya untuk melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh OJK Pusat. Menyosialisasikan berbagai program OJK selama pandemi Covid-19 untuk mengurangi dampaknya di masyarakat luas, ” ungkap Bambang seraya mengungkapkan pihaknya telah menggelar hotline pengaduan di nomor 157 guna menampung berbagai keluhan serta aduan debitur selama pandemi tersebut.

Terkait realisasi restrukturisasi kredit yang tersedia di Jatim, Bambang mengatakan memang masih sedikit yang telah melaksanakan. Hingga Juni 2020, total realisasi restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 menyentuh Rp 87 triliun, dengan perincian Rp 49 triliun untuk nama UMKM dan Rp 38 triliun untuk kredit Non UMKM. (OL-12)