Mendes Pastikan Penyaluran BLT itu Terang dan Diawasi Ketat

Mendes Pastikan Penyaluran BLT itu Terang dan Diawasi Ketat

Mendes Pastikan Penyaluran BLT itu Terang dan Diawasi Ketat

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Primitif dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan jika penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan bersumber dari Dana Desa (DD) itu transparan dan diawasi sebab langsung oleh warga.

“Segenap proses BLT Dana Desa berprinsip dari kampung, oleh desa, untuk desa oleh karena itu warga desa juga bisa turut mengawasi, ” kata Menteri Halim, Rabu (3/6/2020).

Menteri Halim menuturkan, metode penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa itu berjenjang dan melibatkan banyak orang. Pendataan itu dimulai dari tingkat Asas Tetangga (RT) yang dilakukan oleh Relawan Desa Lawan Covid-19 sebesar tiga. Ini dilakukan agar tersedia kesepakatan dan musyawarah untuk menentukan kelayakan KPM.

Baca Juga: Mendes: BLT Persediaan Desa Sudah Cair di 10 Ribu Desa

Setelah itu, daftar itu kemudian dibawa ke tingkat Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk mengesahkan KPM di tingkat desa. Buatan Musdesus ini kemudian dibawa ke tingkat Kabupaten/Kota untuk dilakukan sinkronisasi data agar tidak terjadi tumpang tindih dengan Jaring Pengaman Baik (JPS) lainnya.

“Namun, dengan adanya PMK Nomor 50, untuk lakukan percepatan penyaluran BLT tidak perlu lagi adanya Perbup untuk pemindahbukuaan Simpanan dari KPPN ke Rekening Dana Desa (RKDes), ” kata Gus Menteri, sapaan akrabnya.

BLT Dana Kampung merupakan bagian penting dari ikhtiar kemanusiaan terkait dampak ekonomi akibat wabah covid-19. BLT Dana Dukuh ini, setiap KPM (Keluarga Penyambut Manfaat) akan mendapatkan Rp600 ribu per bulan selama tiga kamar yakni Bulan April, Mei, dan Juni.

Sasaran penerimanya adalah keluarga bapet nonpenerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Rumah tangga yang mengakar kriteria, di antaranya kehilangan mata pencaharian; belum terdata; serta memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun (kronis).

Metode perhitungan penetapan jumlah penyambut manfaat BLT ini wajib mengikuti rumusan desa, yakni penerima DD kurang dari Rp800 juta wajib mengalokasikan BLT maksimal 25%. Untuk penerima DD Rp800—Rp1, 2 miliar wajib mengalokasikan BLT maksimal 30%. Sementara itu, desa dengan DD di atas Rp1, 2 miliar wajib mengalokasikan hingga 35%.

Proses pengumpulan data hingga penetapannya dalam perhimpunan desa dilaksanakan secara terbuka. Daftar penerima BLT Dana Desa pula ditempelkan di balai desa jadi mudah diakses oleh warga dukuh.

Untuk mempercepat penyaluran BLT Dana Dukuh kepada keluarga miskin yang mempunyai, penyaluran secara tunai juga disaksikan oleh banyak pihak di balairung desa.

Jadi, kata Gus Menteri, memang jika ditemukan persoalan dalam metode penyaluran Dana Desa, ada metode yang telah dibuat oleh Kemendes PDTT yaitu call center 1-5000-40 dan aplikasi sipemandu. kemendesa. go. id sebagai saluran pengaduan asosiasi.

Semesta aduan diproses oleh tim aduan dan ditindaklanjuti ke lapangan. Pertandingan yang disampaikan melalui social media selama ini juga langsung ditindaklanjuti ke lapangan. Kementerian Desa PDTT memiliki tim pengelola aduan dalam pusat, dengan dukungan 35 seperseribu pendamping desa yang bergerak di desa-desa di seluruh Indonesia.

Kasus dalam Deli Serdang yang memviralkan perkara penyaluran BLT Dana Desa tapi tidak melalui saluran resmi hingga menimbulkan persepsi berbeda. Namun, keputusannya dugaan pemotongan itu jelas dengan sendirinya.

Polisi mengatakan tak ditemukan data dugaan tindak pidana korupsi terpaut peristiwa itu. Pemotongan BLT itu sebenarnya sudah disepakati bersama saat diadakan rapat bersama oleh perangkat pemerintah setempat dengan warga. Tersedia kesepakatan BLT itu dibagi selalu ke warga yang membutuhkan namun belum masuk daftar penerima BLT sehingga terjadi pemotongan.

Kasus lainnya di Deli Serdang yakni terjadi kesalahpahaman terkait dugaan pemotongan BLT Uang Desa oleh warga penerima BLT. Seorang warga Desa Lantasan Periode bernama Nurhalmah yang mendapatkan BLT DD ternyata diketahui memberikan beberapa dana BLT yang diterimanya kepada warga lainnya yang dinilai turut berdampak atau tidak menerima BLT Dana Desa.

Namun, yang menerima mas dari Nurhalmah tersebut mengira dana yang diterimanya tersebut berasal daripada BLT karena amplop yang diterimanya berasal dari BLT Dana Dukuh.

Berbeda kasus di Desa Banpers Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Ada Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berinisial EF yang ditugaskan membagikan malah memotong anggaran sebesar Rp400 ribu sehingga warga hanya menerima Rp200 ribu.

“Saya sangat menyesalkan temperamen tokoh masyarakat desa ini. Dengan transparansi seluruh tahapan seperti ini, seharusnya tidak ada pihak dengan berani coba-coba mengambil keuntungan awak karena mudah diketahui warga dukuh lainnya. Warga desa leluasa menunggui secara partisipatoris, mengontrolnya, dan melaporkannya hingga kepada yang berwajib, ” kata Gus Menteri. (RO/OL-10)