Megapolitan

megapolitan-1

Megapolitan

DINAS Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta belum memiliki bahan pasti terkait kepatuhan perkantoran terhadap aturan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro seperti misalnya aturan pemisahan jumlah pegawai yang harus bekerja dari rumah ataupun ‘work from home’ (WFH) sebanyak 50%.

Adanya pengembangan jumlah klaster covid-19 di perkantoran yang diduga jadi dampak langsung dari pelanggaran kapasitas maksimal itupun kudu diteliti lebih dalam.

“Terkait masalah sebab musababnya dasar barus ada penelitian lebih detail. Namun, institusi kita melakukan pengawasan, ” prawacana Kepala Disnakertrans DKI Jakarta Andri Yansyah, ditemui pada Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/4).

Andri menetapkan pihaknya tetap melakukan penjagaan secara maksimal terhadap protokol kesehatan di perkantoran tersebut.

“Oleh karenanya, sebenarnya kita setiap hari melakukan perlindungan terus, karena selama pelaksanaan WFH PSBB ketat, pergantian sampai dengan PPKM kita melakukan pengawasan, ” ujarnya.

Di sisi lain, pihaknya kewalahan dalam melakukan penjagaan protokol kesehatan di kantor-kantor terlebih saat ini dalam suasana Ramadan.

Pada Ramadan ini, Disnakertrans tak hanya bertanggung jawab dengan penjagaan protokol kesehatan, tetapi serupa membagi-bagi tim untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya gelombang PHK dan soal pencairan tunjangan hari umum (THR).

Pihaknya pun bakal meningkatkan pengawasan. Pengawasan pada Ramadan ini dijanjikan bakal lebih ketat seperti sepadan pada saat Pemprov DKI Jakarta melakukan PSBB dalam awal pandemi covid-19.

“Nanti sebarannya akan kita tingkatkan kembali karena memang pada awal-awal Ramadan, banyak sekali pengaduan-pengaduan terkait masalah PHK. Apalagi sekarang sudah tiba pengaduan-pengaduan terkait masalah THR, ” jelasnya.

“Jadi dasar konsentrasinya kita bagi dua. Satu sebagian kita lakukan pengawasan di lapangan, beberapa lagi kita menindaklanjuti dakwaan para pekerja yang tadi saya sampaikan, ” lanjut Andri.

Untuk mengawasi adat kesehatan, Andri menyebut mau berkolaborasi lebih erat lagi dengan Satpol PP DKI Jakarta, pihak TNI, dan Kepolisian.

Sebelumnya, Pemerintah Daerah DKI Jakarta mencatat kenaikan jumlah kasus covid-19 dibanding klaster perkantoran naik di sepekan terakhir. Data kemajuan kasus ini diunggah di dalam akun resmi Instagram Pemprov DKI Jakarta @dkijakarta di dalam Sabtu (24/4).

Pada 5-11 April 2021 muncul sebesar 157 kasus baru dari 78 perkantoran. Angka tersebut melonjak hampir tiga kala lipat pada pekan berikutnya yakni periode 12-18 April 2021 dengan munculnya 425 kasus dari 117 perkantoran. (OL-13)

Baca Juga: Menkes: Tambahan 3, 8 Juta Vaksin AstraZeneca Tiba Nanti Malam