MA Tolak PK KPK atas Ketentuan Lepas Syafruddin Tumenggung

MA Tolak PK KPK atas Ketentuan Lepas Syafruddin Tumenggung

MA Tolak PK KPK atas Ketentuan Lepas Syafruddin Tumenggung

MAHKAMAH Agung menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas vonis lepas mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Negara (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung. Permohonan PK ditolak lantaran tak memenuhi syarat formil.

“Setelah diteliti sebab hakim penelaah dan berdasarkan memorandum Kasubdit perkara PK dan Grasi pidana khusus pada MA, ternyata permohonan PK tersebut tidak menutup persyaratan formil, ” kata Tukang Bicara MA Andi Samsan Nganro saat dikonfirmasi, Senin (3/8).

Persyaratan formil tersebut yakni Pasal 263 bagian (1) KUHAP, putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016 dan SEMA Nomor 04/2014. Dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP diatur hanya terpidana atau ahli waris yang bisa mengajukan PK.

Baca juga:   KPK Berharap Pedoman MA perkara Hukuman koruptor Segera Diterapkan

Andi mengucapkan berkas perkara permohonan PK tersebut sudah dikembalikan ke Pengadilan Kampung Jakarta Pusat pada 16 Juli 2020.

Sebelumnya, KPK mengajukan PK tempat vonis lepas Arsyad Tumenggung. Di putusan kasasinya pada Juli 2019, MA memutuskan Syafruddin lepas sejak tuntutan lantaran perbuatannya bukan jadi pidana.

Putusan kasasi itu membatalkan ketentuan pengadilan sebelumnya. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat vonis Syafruddin menjadi 15 tahun kurungan. Adapun vonis pada Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 13 tahun. (OL-7)