KPK: Sistem Kaderisasi Parpol Belum Hargai Aspek Integritas

KPK: Sistem Kaderisasi Parpol Belum Hargai Aspek Integritas

KPK: Sistem Kaderisasi Parpol Belum Hargai Aspek Integritas

PERSEN Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti bentuk dalam partai politik yang belum menghargai dan menerapkan politik berintegritas. Hal itu tercermin dari banyaknya kepala daerah yang terjerat urusan korupsi lantaran harus mengembalikan upah politik dalam pemilihan.

“Kenapa korupsi besar daerah terjadi? Salah satunya karena sistem keparpolan kita belum memberikan iklim yang mengakui dan menilai integritas, ” kata Wakil Pemimpin KPK Nurul Ghufron dalam webinar Membangun Integritas Partai Politik Menuju Pilkada yang Aspiratif dan Demokratis, Selasa (27/10).

KPK mencatat sudah seratusan gubernur dan bupati/walikota yang terpikat korupsi. Korupsi politik yang dikerjakan kepala daerah lantaran tingginya imbalan politik dan sistem kaderisasi dengan tidak berjalan. Ghufron mengatakan penuh parpol yang mencalonkan kepala daerah bukan berasal dari kader. Bentuk pencalonan lebih kepada peluang untuk menang dan juga terkait dengan transaksi politik.

“Banyak kemudian sistem demokratisasi di internal parpol itu tunggal tidak berjalan sehingga menimbulkan praktek yang tidak menyehatkan, ” ucap Ghufron.

Baca juga: Pragmatisme Parpol Suburkan Calon Sendiri dan Dinasti Politik

Ghufron mengatakan persen antirasuah melalui kajian sudah memberikan rekomendasi terkait pembenahan sistem parpol. Salah satunya ialah terkait pengelolaan partai secara demokratis, transparan, dan akuntabel.

KPK juga mendorong agar negara memberi dana bantuan parpol yang proporsional untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan pada sponsor politik. Kajian KPK pada pilkada-pilkada sebelumnya menemukan 82% calon kepala daerah dibiayai cukong dan rawan memperjualbelikan kekuasannya untuk mengembalikan hutang ongkos politik.

“Korupsi cuma residu dari proses politik yang terjadi. Kalau parpolnya bagus maka akan melahirkan pemimpin yang elok. Sebaliknya kalau prosesnya berbiaya agung dan tidak demokratis, maka masa dia (kepala daerah) terpilih nyata berpikir mengembalikan biaya politik, mahar, dan seterusnya, ” ucap Ghufron. (OL-4)