KPK Sebut Per Paket Bansos Covid-19 Dikorupsi Rp10 Ribu

KPK Sebut Per Paket Bansos Covid-19 Dikorupsi Rp10 Ribu

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan ada fee yang disepakati untuk setiap bagian bansos, yakni senilai Rp10 ribu. Hal ini berkaitan dengan perkiraan penerimaan hadiah soal bantuan sosial di wilayah Jabodetabek tahun 2020

“Untuk fee tiap paket bansos di sepakati oleh dua pejabat perakit keputusan (PPK) Kemensos Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyuni (AW) sebesar Rp10 ribu bohlam paket sembako dari nilai Rp300 ribu perpaket bansos, ” prawacana Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Minggu (6/12).

Firli menjelaskan utama paket bansos untuk masyarakat seharga Rp300 ribu. Bansos itu ialah bagian dari kerja sama Departemen Sosial dengan beberapa perusahaan rekanan.

Suara kerja ini berlangsung selama perut periode. Pada periode pertama dilakukan dengan beberapa perusahaan rekanan sejak bulan Mei hingga November 2020.

Salah satu perusahaan yang bekerja sama pada periode pertama yakni PT Rajawali Parama Indonesia (RPI). Dua pihak swasta Ardian I. M (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) adalah supplier sembako dari PT RPI.

“Pada pelaksanaan paket Bansos sembako masa pertama diduga diterima fee Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan dengan tunai oleh MJS kepada JPB (Menteri Sosial Juliari P Batubara) melalui AW dengan nilai kira-kira Rp8, 2 miliar, ” ujar Firli.

Sementara itu, di periode kedua penyerahan bansos juga terjadi situasi yang sama. Sejak Oktober 2020 hingga Desember 2020, KPK mencetak adanya pengumpulan fee sampai Rp8, 8 miliar. KPK menduga kekayaan itu akan dibelanjakan oleh Juliari untuk kepentingan pribadinya.

Baca selalu:   Tersangkut Suap Bansos Rp17 Miliar, Juliari Diminta Serahkan Muncul

KPK menetapkan lima tersangka di dalam kasus ini. Sebanyak tiga tersangka penerima uang yakni Menteri Sosial Juliari P Batubara (JPB), perut Pejabat Pembuat Komitmen di Kemensos Matheus Joko Santoso (MJS), serta Adi Wahyuni (AW). Sementara itu, dua orang pemberi uang haram ialah Ardian I. M (AIM) dan Harry Sidabuke (HS).

Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf an atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Urusan 55 ayat 1 ke satu KUHP.

Matheus dan Adi disangkakan mengabaikan Pasal 12 huruf an atau Pasal 12 huruf b ataupun Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tarikh 2001 tentang Pemberantasan Tindak Kejahatan Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara tersebut, untuk pemberi disangkakan melanggar Pencetus 5 ayat (1) huruf penyerapan atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (OL-5)