Kebijakan dan Hukum

politik-dan-hukum-1

Kebijakan dan Hukum

KEMENTERIAN Di Negeri (Kemendagri) meminta satuan kerja untuk mengevaluasi kembali kinerja untuk memenuhi bahan indeks reformasi birokrasi.  

Rencana strategis Kemendagri dalam 2020-2024, menargetkan angka 87 dengan kategori A dalam 2021, yang berkontribusi pada tunjangan kinerja sebesar 100%. Sedangkan untuk 2020, ditargetkan mampu meraih angka 85.  

Saat ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negeri dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), belum merilis hasil ruang reformasi birokrasi. “Kami selalu masih menunggu. Harapan hamba, minimal sama atau menyesatkan bagus ada peningkatan. Yang saya inginkan jangan mendarat, ” ujar Sekretaris Jenderal Kemendagri Muhammad Hudori, Kamis (22/4).

Baca pula:   Moeldoko: Masih Berani Korupsi? Pasti Disikat

Hudori menyebut pelaksanaan perombakan birokrasi tidak hanya buat mencapai indeks reformasi birokrasi, namun juga pembangunan zona integritas menuju Wilayah Terbuka dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih serta Melayani (WBBM).

“Pada 2020, Kemendagri mendapatkan 3 bagian kerja untuk WBK & WBBM. Pertama ada pada 2 unit kerja dalam Dukcapil dan 1 dalam Ditjen Adwil. Ke ajaran, khusus untuk Kemendagri, kita menetapkan di 72 bagian kerja. Saya berharap bagian kerja betul-betul mempersiapkan dengan baik. Terutama untuk mempersiapkan zona integritas, ” pungkasnya.

Dalam rapat internal Kemendagri, pihaknya berharap menjadi kerap intermediasi birokrasi yang menjelma pijakan awal untuk mewujudkan target indeks reformasi birokrasi. (OL-11)