Keberadaan Joko Tjandra belum Terdeteksi

Keberadaan Joko Tjandra belum Terdeteksi

Keberadaan Joko Tjandra belum Terdeteksi

KEJAKSAAN Agung masih meniti keberadaan Joko Tjandra di Malaysia sesuai dengan pengakuan pengacaranya. Awak Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Mulia masih terus bekerja memburu target kasus korupsi hak tagih ( cassie ) Bank Bali itu.

“Kami jaksa eksekutor juga masih mencari informasi itu, mengenai kebenarannya (Joko Tjandra ada dalam Malaysia), ” ujar Kepala Sentral Penerangan Kejaksaan Agung Hari Setiyono pada diskusi virtual bertajuk Ironi Joko Tjandra dan Tim Pemburu Koruptor, kemarin.

Pada diskusi selama dua jam itu hadir pula bekas Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Khairul Imam, anggota Komisi III DPR sekaligus mantan Wakapolri Adang Daradjatun, anggota Kompolnas Poengky Indarti, Koordinator MAKI Boyamin Saiman, dan ahli Hukum Universitas Al Azhar Suparji Ahmad.

Hari optimistis Kejaksaan Agung mampu segera menangkap Joko Tjandra. Kejaksaan Agung telah menerjunkan tim Tabur. Upaya ini dilakukan, bahkan sebelum isu keberadaan Joko Tjandra di Indonesia tersebar luas.

Sayangnya, kata dia, tim belum mendapat informasi berpengaruh sebagai landasan untuk menangkapnya. “Bekerja memantau kan belum tentu cakap, kalau tahu pasti kita tangkap, ” jelasnya.

Mantan Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Khairul Imam mengatakan kemampuan intelijen Korps Adhyaksa lemah karena Joko Tjandra bisa masuk & keluar Indonesia tanpa terdeteksi.

Menurut Khairul, dalam kasus Joko Tjandra itu Kejaksaan Agung kebobolan karena untuk buron lain bisa ditangkap. “Maka, saya melihat ini kebobolan sebab beberapa kali kita membawa target, bahkan dari negara tanpa perjanjian ekstradisi. Saya tidak tahu kenapa kok sekarang begini, ” katanya.

Tatkala itu, Adang Daradjatun mendorong penjagaan mendalam terhadap tiga jenderal dengan diduga melanggar etik karena sudah memberikan surat jalan dan menghapus red notice. Hal ini bertujuan mengungkap kemungkinan dilakukan secara tersusun.

“Kalau kasus ini terorganisasi dan pidana, lakukan penegakan hukum. Kalau kepolisian menutup diri, akan terpuruk dalam ujung nanti, ” tegasnya.

Tindak tegas

Anggota Komisi III DPR Wihadi Wiyanto meminta Menteri Adat dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM) Yasonna Laoly bertindak tegas seperti Kapolri Jenderal Idham Azis.

“Langkah cepat dan tegas lantaran Kapolri itu menunjukkan keseriusan mengaduk-aduk masalah buron Joko Tjandra dengan mempunyai hubungan dengan polisi. Tetapi, saya tidak melihat keseriusan daripada Menkum dan HAM Yasonna Laoly karena hingga saat ini aku tidak melihat satu pun aparat Imigrasi yang dikenai sanksi, ” katanya dalam keterangan tertulis, kemarin.

Wihadi pun mempertanyakan mengapa Kepala Jawatan Imigrasi Jakarta Utara yang seharusnya bertanggung jawab tidak diberi hukuman berupa pencopotan jabatan. Padahal, Joko Tjandra kedapatan memperoleh paspor baru di Kantor Imigrasi Jakarta Utara pada Juni 2020.

“Ini justru ialah satu hal yang kami pertanyakan. Kenapa justru Imigrasi seakan-akan tak memberikan sanksi apa pun kepada para petugas Imigrasi (Jakarta Utara), ” katanya. (Pro/Sru/X-10)