Kabupaten Bandung Tertinggi Pelanggaran Aturan Gerakan

Kabupaten Bandung Tertinggi Pelanggaran Aturan Gerakan

Kabupaten Bandung Tertinggi Pelanggaran Aturan Gerakan

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jabar menangani sebesar 107 laporan pelanggaran kampanye Pilkada di delapan kabupaten/kota. Dugaan
pelangaran terbanyak berasal dari Kabupaten Bandung yang mencapai 21 keterangan.

“Per 21 Oktober 2020, Kabupaten Bandung itu ada 21 proses pengerjaan pelanggaran, kemudian Karawang ada 18 dan Indramayu 14. Itu tiga besar yang saya sebutkan, ” kata Komisioner Bawaslu Jabar, Sutarno saat kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (25/10).

Dari sekitar ratusan penanganan pelanggaran kampanye itu, pelanggaran protokol kesehatan mencapai 54 kasus dugaan. Bawaslu Jabar telah mengupayakan lakukan pencegahan dengan merekomendasikan acara yang bisa menyebabkan pelanggaran di masa kampanye.

Berdasarkan klasifikasi modus, Pemimpin Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan menuturkan, pelanggaran yang terjadi di antaranya 40 administratif akibat kesalahan teknis pengelola serta peserta, lalu 12 sanksi kode etik. Bawaslu bahkan merekomendasikan memberikan sanksi kepada tiga karakter komisioner Bawaslu Cianjur sebagai kewajiban membangun integritas penyelenggara Pilkada.

“Lalu pula ada 32 penanganan pelanggaran penerusan hukum lainnya karena tidak hadir di rezim pilkadanya. Misalnya, kaitan isu netralitas ASN, isu keberpihakan kepala desa, lalu kaitan kejadian pidana Pemilu. Jadi dari 107 ada 88 hasil kerja Bawaslu berdasarkan temuan, nah ini dengan sudah ditangani di delapan kabupaten/kota, ” terangnya.

Koordinator Divisi Humas serta Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jabar, Loli Suhenti menerangkan, Sekolah Kader Pengelola Partisipasi kali ini dibagi dalam 3 wilayah, yakni Pakuan mengungkung Kota Depok, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kota Bogor, Kabupaten Enau, Cianjur, Kabupaten Bekasi, dan Tanah air Bekasi. Sedangkan sesi II & III dilaksanakan secara terpisah.

“Saat itu, Bawaslu Jabar memiliki 3. 800 kader SKPP yang tersebar di 27 kabupaten/kota, yakni 80 kadet SKPP tingkat provinsi, 1. 787 kader SKPP tingkat kabupaten/kota, dan 1. 933 kader SKPP daring yang baru lulus awal Juli kemarin. Dalam mengawasi Pilkada 2020 di delapan kabupaten/kota, kami mempunyai 1. 210 kader SKPP dengan siap terlibat melakukan pengawasan partisipatif, ” ungkapnya.

Pihaknya mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan Pilkada langsung yang diselenggarakan di Jabar. Sebab, jika hanya mengandalkan jajaran penilik Pemilu, segalanya serba terbatas.

“Kalau cuma mengandalkan pengawas tentu matanya terpatok, kakinya terbatas, tangannya terbatas. Teman-teman bersama masyarakat menjadi mitra Bawaslu untuk aktif memberikan informasi adanya dugaan pelanggaran, ” ucap Loli. (R-1)