Ini Dugaan Maladministrasi Kartu Prakerja Cara ICW

Ini Dugaan Maladministrasi Kartu Prakerja Cara ICW

Ini Dugaan Maladministrasi Kartu Prakerja Cara ICW

INDONESIA Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan maladministrasi pelaksanaan program kartu Prakerja ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI). ICW pun meminta pemerintah menghentikan pelaksanaan program Prakerja.

“Desakan kami agar pemerintah menghentikan program kartu Prakerja & kami mengharapkan Ombudsman melakukan pemeriksaan terkait adanya dugaan maladministrasi di dalam program kartu Prakerja ini, ” kata peneliti ICW Tibiko Zabar dalam konferensi pers secara daring di Gedung ORI, Jakarta, Kamis (2/7).

ICW menilai ada enam isyarat maladministrasi yang dilaporkan ke ORI. Pertama, penempatan program tidak pantas dengan tugas yang diemban oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. ICW menilai penyelenggaraan program Prakerja bertambah tepat diberikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

Terkaan maladministrasi kedua, ICW menilai metode kurasi lembaga pelatihan tidak mulia dan mengandung konflik kepentingan. Ke-3, ICW mempersoalkan perjanjian kerja setara antara Manajemen Pelaksana (PMO) secara platform digital.

Pasalnya, kerja sama dikerjakan sebelum terbitnya Peraturan Menko Perekonomian Nomor 3/2020. ICW menyebut konvensi kerja dilakukan pada 20 Maret 2020 sedangkan Permenko yang menyusun teknis perjanjian kerja sama teraebut baru terbit pada 27 Maret 2020.

Baca juga:   Kartu Prakerja Batch IV Tunggu Revisi Perpres

ICW menduga perjanjian kegiatan sama yang dilakukan antara Tadbir Pelaksana dengan platform digital merupakan bentuk maladministrasi karena dasar patokan teknis yang mengatur tentang konvensi kerja sama belum ada.

Keempat, ICW menilai pemilihan platform digital tak sesuai prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penunjukkan platform digital sebagai mitra pemerintah diduga tidak menggunakan instrumen hukum yang sahih. Kelima, potensi konflik kepentingan platform digital. Berdasarkan hasil kajian ICW, ditemukan peran ganda platform digital merangkap sebagai lembaga pelatihan.

ICW mengindentifikasi dari 850 pelatihan, sebanyak 137 di antaranya merupakan milik institusi pelatihan yang juga merangkap sebagai platform digital. Keenam, pemilihan platform tidak menggunakan mekanisme lelang pemasokan. (A-2)