Hukuman bagi Pelanggar Prokes di PKPU Dinilai Lemah

Hukuman bagi Pelanggar Prokes di PKPU Dinilai Lemah

Hukuman bagi Pelanggar Prokes di PKPU Dinilai Lemah

PENERAPAN sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan saat kampanye belum jelas diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 13/ 2020 tentang Perubahan Kedua PKPU No 6/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Tumenggung, Wali Kota dan Wakil Pemangku Kota dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease dan PKPU No 12/2020 yang mengatur tentang dana kampanye peserta Pilkada. Ke-2 aturan tersebut tidak secara terang memuat sanksi.

PKPU yang baru itu dinilai masih belum mampu mengakomodasi kebutuhan dan memberikan efek insaf bagi pelanggaran protokol kesehatan.

Peneliti lantaran lembaga Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif M Ihsan Maulana mengucapkan substansi kampanye banyak diatur dalam Undang-Undang No 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah seperti masih diperbolehkannya bentuk kampanye dalam kegiatan kebudayaan seperti pentas seni, konser musik, dan bazaar, perlombaan dan lain-lain. Sedangkan, dalam PKPU, imbuhnya, bertambah pada pengaturan protokol kampanye & lain-lain selama pandemi covid-19.

Menyuarakan juga: Kemendagri Minta Aturan Pengundian Nomor Urut Ditaati

“Saya khawatir (sanksi) sedikit sulit diterapkan karena norma pengaturannya di pada PKPU. Sanksi perlu diatur oleh aturan setingkat undang-undang, ” benar Ihsan menanggapi aturan yang pertama dikeluarkan KPU di Jakarta, Kamis (24/9).

Ia menuturkan sanksi yang bisa dilakukan antara lain pembubaran era terjadi kerumunan yang melanggar aturan covid-19.

Sedangkan sanksi lain seperti kejahatan atas pelanggaran terhadap protokol covid-19 menggunakan undang-undang lain, menurutnya, barangkali bisa dilakukan oleh KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Tetapi, ujarnya, memerlukan penyempurnaan yang harus diikuti dengan lahirnya Peraturan Bawaslu mengenai pelanggar protokol Covid-19.

Ihsan menuturkan meski KPU telah membuat aturan yang bertujuan mencegah pelanggaran protokol covid-19 yang berpotensi terjadi selama tahapan pilkada, efektif atau tidaknya metode tersebut ada pada keseriusan pengelola Pilkada di daerah dalam menangani.

Ia khawatir penyelenggara Pilkada di wilayah tidak paham dengan aturan terakhir tersebut. Sedangkan tahapan kampanye telah akan berjalan.

“Jangan sampai ini hanya menjadi perbincangan penyelenggara di level pusat atau bahkan penyelenggara di daerah tidak paham dengan pokok dibuatnya peraturan pelanggaran protokol sebab baru dibuat, ” ucapnya.

Menurutnya, situasi tersebut menjadi tantangan bagi pemangku pemilu.

Peraturan yang dibuat dengan tertib sekalipun, tegasnya, apabila penyelenggara pilkada dan aparat penegak hukum tidak memahami aturan tersebut, penerapannya tak efektif. Oleh karena itu, dia menilai sinergitas antarpenyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum menjadi penting.

Untuk memperkuat koordinasi protokol covid-19 betul-betul dijalankan, Bawaslu telah membuat Kelompok Kerja bersama TNI/Polri, Kejaksaan, & Satuan Tugas Pamong Praja.

Mereka bisa menindak pelanggar protokol covid-19 semacam membubarkan massa saat terjadi kelompok hingga menindak apabila peringatan tak diindahkan.

Ihsan menuturkan keberadaan Pokja dengan dinahkodai Bawaslu dapat berhasil asalkan tim Pokja dapat bersinergi secara baik.

“Jadi kalau Pokja masih sepadan dengan Gakkumdu, saya tidak sungguh-sungguh yakin akan efektif. Apalagi kewenangan Pokja juga kan masih terpisah-pisah sesuai dengan kelembagaan masing-masing, ” tukasnya. (OL-1)