DPR tak Setuju Istilah Program Pemulihan Ekonomi Nasional

DPR tak Setuju Istilah Program Pemulihan Ekonomi Nasional

DPR tak Setuju Istilah Program Pemulihan Ekonomi Nasional

PEMERINTAH kembali merevisi total biaya penanganan Covid-19 kedalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dengan pertambahan anggaran dari Rp 405, 1 triliun menjadi Rp 677, 2 trilun.

Akibat pertambahan itu, anggota Komisi XI DPR RI Ramson Siagian berbicara atas perubahan yang berlangsung benar cepat, atau kurang dari mulia bulan tersebut.

Ramson  mengaku kurang sependapat dengan penggunaan istilah tersebut. Menurutnya, lebih baik menggunakan istilah Provokasi Fiskal Keempat daripada istilah yang seakan-akan perekonomian saat ini sudah sangat genting. Selain itu, jika memakai istilah stimulus maka implementasinya bisa dilaksanakan dengan lebih bentuk.

“Saya kurang sependapat dengan istilahnya, sebab program pemulihan itu sama sekadar seperti stimulus fiskal ketiga atau keempat yang ditambah anggarannya, ” ujar Ramson pada keterangan persnya, Kamis (4/6).

“Saya lebih sepakat dengan istilah stimulus, kalau PEN seolah-olah ekonomi kita sudah berat dan bisa diselesaikan dengan program pemulihan. Padahal situasinya sekarang masih belum pasti, kalau pakai stimulus bisa lebih dinamis bergerak, ” tegasnya.

Politikus  Fraksi Partai Gerindrda ini menyampaikan, postur APBN Tahun 2020 sempat berubah pada awal April awut-awutan lewat Perpres Nomor 54 Tahun 2020. Saat itu defisit yang diajukan 5, 07 persen kepada produk domestik bruto (PDB) ataupun mencapai Rp 852, 9 triliun. Dengan pertambahan anggaran menjadi Rp 677, 2 triliun tersebut, kekurangan APBN 2020 akan melebar menyentuh 6, 24 persen terhadap PDB.

Secara rinci, besaran anggaran dari kalender pemulihan tersebut terdiri atas peruntukan anggaran untuk bidang kesehatan sebesar Rp 87, 55 triliun, peruntukan anggaran program social safety sarang sebesar Rp 203, 9 triliun, alokasi dukungan UMKM dengan ukuran mencapai Rp 123, 46 triliun, alokasi stimulus dan insentif fiskal Rp 120, 61 triliun, had dana talangan BUMN sebesar Rp 44, 57 triliun dan pertolongan kementerian/lembaga mencapai Rp 97, 11 triliun.

“Baiknya seperti anggaran percepatan pembalasan, atau kompensasi pendapatan ke PLN dan Pertamina contohnya, itu tidak perlu masuk di anggaran PEN, karena itu adalah subsidi yang memang harus dibayar pemerintah dari APBN. Artinya ada atau tidak ada Covid-19, anggaran subsidi merupakan kewajiban reguler pemerintah. Saya telah sampaikan kepada Bu Menkeu (Sri Mulyani) mengenai ini, ” imbuhnya.

Penggunaan istilah PEN, lanjut Ramson, ialah persoalan tentang bagaimana menjelaskan kepada publik. “Harusnya kalau memang sumbangan, ya sebut saja subsidi. Tetapi kalau ini sudah masuk di dalam program pemulihan ekonomi maka anggarannya jadi naik dari semula Rp 405 triliun menjadi Rp 641, 17 trilun, dan kemarin terangkat lagi menjadi Rp 677, 2 triliun, ” jelasnya.

Meski demikian, pihaknya akan tetap mendukung jika hal tersebut akan mulai diberlakukan. Dia mengatakan, pelaksanaan implementasinya harus tetap proporsional, mana yang reguler dilaksanakan oleh pemerintah seperti subsidi, & mana yang merupakan penanganan Covid-19.  

“Program pemulihan nasional itu indah, jangan salah ya, hanya tersebut dimasukkan dalam program pemulihan dengan memang extraordinary atau kejadian luar biasa karena dampak Covid-19, bukan yang reguler dimasukkan kepada program ekonomi nasional. Jangan digabung, karena secara tidak digabung maka market bakal melihat kondisi ekonomi masih baik-baik saja, ” tutup Ramson. (OL-09)