DPR Minta TNI Lebih Terbuka Soal Penugasannya di Papua

DPR Minta TNI Lebih Terbuka Soal Penugasannya di Papua

DPR Minta TNI Lebih Terbuka Soal Penugasannya di Papua

KOMISI I DPR meminta TNI untuk lebih terbuka kepada jemaah terkait penempatan personil-personil yang bertugas di Papua. Keterbukaan tersebut diperlukan untuk menjawab kecurigaan dan jalan delegitimasi peran TNI di Papua dalam menjaga keutuhan NKRI.

“Tentu keterbukaan ini bukan berarti harus membuka keseluruhannya sampai strategi yang TNI jalankan. Namun TNI perlu mengantarkan ke publik tindak lanjut kasus-kasus yang diduga melibatkan oknum didalam tubuh organisasi TNI, ” ujar anggota Komisi I dari Bagian NasDem Willy Aditya di Jakarta, Rabu (4/11).

Mengenai temuan Komnas HAM yang menyebut ada oknum anggota TNI yang menjadi pelaku penembakan Pendeta Yeremia di Intan Hebat Papua, Willy menegaskan temuan itu tidak bisa serta dijadikan kausa untuk menuduh dan menghakimi kelengahan pihak tertentu.

Hasil investigasi TGPF dengan dibentuk pemerintah dan Tim Penyelidikan Independen buatan Komnas HAM perlu disandingkan.

Baca juga: Polri Periksa Kedudukan Perkara Rizieq yang Pulang Pekan Depan

“Jika fakta yang didapat memang telah mengarah pada pelaku-pelaku yang ada, maka aparat penegak hukum sanggup segera turun tangan untuk menindaklanjuti, ” tegasnya.

Menurut Willy, penugasan TNI di Papua memang telah mendapay banyak dikritik berbagai pihak. Apapun bisa menjadi trigger untuk mendelegitimasi penugasan TNI di sana.

“Menarik gerombolan TNI dan Polri dari wilayah Papua sudah banyak diusulkan oleh berbagai kalangan. Namun kita selalu perlu memastikan bahwa keutuhan daerah kita tetap terjaga dan warga tetap terlindungi, ” tegasnya.

Kendati demikian Willy menegaskan bahwa apa dengan disampaikan Menkopolhukham Mahfud MD kaum waktu lalu sudah tepat. Amtenar penegak hukum harus berani dan tegas menindak siapapun yang terkebat dalam peristiwa dugaan pembunuhan Pendeta Yeremia tanpa pandang bulu. (OL-2)