336 Perusahaan Diduga Langgar Aturan Pembalasan THR

336 Perusahaan Diduga Langgar Aturan Pembalasan THR

336 Perusahaan Diduga Langgar Aturan Pembalasan THR

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan mencatat 336 perusahaan yang diduga melanggar aturan pembayaran Tunjangan Keadaan Raya (THR). Sejumlah perusahaan diadukan 453 buruh kepada Pos Instruksi (Posko) Pengaduan THR 2020 sepanjang 11-25 Mei.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan dinas tenaga kerja setempat, untuk menindaklanjuti pemeriksaan dalam rangka penegakan hukum.

Dia menjelaskan pemeriksaan awal kepada dugaan pelanggaran pembayaran THR fokus pada pemilahan empat kategori dakwaan THR. Rinciannya, THR belum dibayarkan, THR belum disepakati, THR terlambat bayar dan THR tidak dibayarkan.

Baca juga:   Pengusaha Diizinkan Tidak Bayar THR, Serikat Pekerja Protes Keras

“Para pengawas ketenagakerjaan yang turun ke lapangan membenarkan kondisi perusahaan dan dugaan pengingkaran pembayaran THR. Apakah perusahaan itu termasuk kategori THR belum dibayarkan, atau THR belum disepakati. Karena sampai saat ini belum tersedia pembicaraan sama sekali terkait pembalasan THR, ” papar Ida, Kamis (28/5).

Dari 453 pengaduan pembayaran THR mencakup 146 pengaduan THR belum dibayarkan, 3 pengaduan THR belum disepakati, 78 pengaduan THR terlambat bayar dan 226 pengaduan THR tidak dibayarkan.

Selain itu, ada bagian THR terlambat bayar bila ada kesepakatan kedua belah pihak mengenai penundaan THR. Terakhir, kategori THR tidak dibayarkan yang harus diusut penyebabnya.

Baca juga:   HIPMI Minta Pembayaran THR Ditunda

“Yang pasti kita kerahkan pengawas ketenagakerjaan di seluruh Indonesia untuk menindaklanjuti setiap pengaduan. Sehingga, permasalahannya mampu segera diselesaikan, ” ujar Ida.

Bersandarkan data kementerian, saat ini terdapat 1. 353 orang pengawas ketenagakerjaan. Itu terdiri dari 1. 237 pengawas di tingkat provinsi & 116 pengawas di tingkat induk. Perusahaan yang tidak membayar THR, lanjut dia, akan dijatuhi sanksi administratif dan sanksi pembatasan kegiatan usaha.

“Sedangkan bagi pengusaha yang terlambat membayar THR, akan dikenai kompensasi sebesar 5%. Denda ini dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pelaku atau buruh. Serta, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR, ” tandasnya. (OL-11)